Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA =========================================================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal Nomor Anggota : A-474   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo (Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo), Sulawesi Tenggara (Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kab. Konawe, dan Kab. Muna), dan Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Minahasa, dan Kota Manado)

Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas 10 (Sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo (Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo), Sulawesi Tenggara (Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kab. Konawe, dan Kab. Muna), dan Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Minahasa, dan Kota Manado)

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI GORONTALO (KAB. GORONTALO DAN KOTA GORONTALO), SULAWESI TENGGARA (KAB. BUTON, KAB. KOLAKA, KAB. KONAWE, DAN KAB. MUNA), DAN SULAWESI UTARA (KAB. BOLAANG MONGONDOW, KAB. SANGIHE, KAB. MINAHASA DAN KOTA MANADO). ============================================================== Disampaikan Oleh :

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA =============================================================== Disampaikan oleh   : Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si. Nomor Anggota       : A-464 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami

Pandangan Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan UU BUMN

Pandangan Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan UU BUMN

 

PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA ======================================================= Dibacakan oleh : Ismail Bachtiar Nomor Anggota : A-485 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat : – Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI – Wakil Menteri BUMN RI

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB =============================================================== Disampaikan oleh   : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. Nomor Anggota       : A-472 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ============================================================ Disampaikan oleh   : H. Hendry Munief, S.E., Ak., M.B.A. Nomor Anggota       : A-441   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami

Pandangan Mini Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025

Pandangan Mini Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025

 

PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BPIH TAHUN 2025 ======================================================== Disampaikan oleh: Dr. H. Abdul Fikri Faqih,MM Nomor Anggota: A-469   Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Panja BPIH Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan

Impor: Politik Pangan Indonesia

Impor: Politik Pangan Indonesia

 

Impor: Politik Pangan Indonesia Oleh: Riyono, S.Kel., M.Si. ==================================== Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang memberikan anugerah-Nya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga buku yang berjudul “Impor Politik Pangan Nasional” bisa saya susun dan tata sampai selesai. Buku ini adalah kumpulan gagasan dan kritikan serta usulan solusi tentang kondisi kedaulatan pangan nasional.

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap 5 (Lima) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Federatif Brasil, Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap 5 (Lima) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, Pemerintah Republik Federatif Brasil, Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, Pemerintah Kerajaan Kamboja, dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN, PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN, PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten

Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten

 

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN ============================================================ Disampaikan oleh       : Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. Nomor Anggota          : A-429   Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.           Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati: