Jakarta (14/07) — Anggota Dewan Fraksi PKS Komisi IV, Slamet mengungkapkan keprihatinannya terkait laporan salah satu LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan. Isu tersebut, berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan kalangan legislatif. Dengan perhatian
Jakarta (14/07) — Penambahan utang dengan skala jumbo dinilai akan berisiko pada kondisi keuangan negara. Terlebih jika berutang di tengah turunnya pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Menambah utang dengan kondisi penerimaan negara yang tidak berkelanjutan tentu sangat beresiko,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kepada Media Indonesia, Sabtu (13/07/2024).
Jakarta (13/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menegaskan pentingnya menjaga integritas penyaluran pupuk subsidi menjelang Pilkada serentak 2024. Pria yang akrab disapa Akmal ini mengingatkan agar tidak ada upaya intervensi politik yang dapat mengganggu distribusi pupuk subsidi kepada petani yang membutuhkan. Menurut Akmal, anggaran tambahan untuk pupuk subsidi
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya Adiputra menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Muhadjir Effendy yang akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi daring (online). Alih-alih memberantas, usulan tersebut akan memperparah keadaan dimana para pejudi daring makin kecanduan serta merangsang munculnya pejudi-pejudi baru. “Mereka tentu akan berpikir, wah
Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi Presiden Jokowi yang telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), sedangkan wakilnya adalah Raja Juli Antoni yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, pada dasarnya QRIS memberikan kemudahan terhadap proses transaksi pembayaran. Namun demikian, semakin mudah dan berkembang digitalisasi ekonomi, maka celah terjadinya fraud dan penipuan juga akan terjadi. “Perlu untuk dipetakan penyebabnya, jika penipuan ini adalah karena kesalahan di sistem, maka regulator perlu menulusuri dan menindak.
🔶OKTOBER 2022 2 Oktober 2022 – PKS Menuntut Kasus Kanjuruhan Diusut dan Diinvestigasi secara Tuntas 3 Oktober 2022 – PKS Meminta Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi Karena Harga Minyak Anjlok 13 Oktober 2022 – PKS Mengkritik Keras Wacana Izin HGB 160 Tahun di IKN 18 Oktober 2022 – PKS Meminta Pemerintah Bertanggung Jawab soal Kasus
🔶Peringati Hari Santri, PKS Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning PKS senantiasa aktif dalam memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tahun 22 Oktober melalui penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning berskala nasional. Melalui lomba ini, PKS berkomitmen untuk memperkenalkan dan melestarikan khazanah keilmuan Islam yang terdapat pada literatur-literatur klasik yang dikarang oleh para ulama
1. Perjuangkan Sehat Murah dan Mudah, Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3 PKS berkomitmen untuk menghadirkan akses kesehatan dan layanan kesehatan yang murah dan mudah bagi seluruh rakyat. Kenaikan iuran BPJS Mandiri Kelas 3 yang mayoritas pesertanya adalah rakyat kecil, sangat memberatkan. Oleh sebab itu, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak kenaikan
1. Bela Demokrasi, Sejak Awal PKS Tolak Wacana Presiden Tiga Periode Menjaga konstitusi, demokrasi, dan NKRI adalah komitmen PKS. Oleh sebab itu, PKS konsisten menolak seluruh wacana dan agenda yang bertentangan dengan konstitusi dan membahayakan iklim demokrasi, mulai dari ide presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga penundaan pemilu. 2. PKS Satu-Satunya