Jakarta (13/10) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kualitas udara di Kota Balikpapan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data IQAir, indeks kualitas udara Balikpapan berada pada level 167 atau kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat
Jakarta (13/10) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Netty menyebut bahwa kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat. “Ketika
Jakarta (13/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengingatkan pentingnya penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional menyusul serangkaian serangan siber yang menimpa sejumlah perusahaan dan penyedia layanan digital di Jepang. Menurut Sukamta, kejadian tersebut perlu menjadi perhatian Indonesia. Jepang yang memiliki kemampuan teknologi maju dan infrastruktur digital modern ternyata tetap menghadapi ancaman serangan
Jakarta (13/10) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyayangkan adanya kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di institusi pendidikan dan ruang publik di Azerbaijan. Syahrul meminta Pemerintah Azerbaijan untuk bersikap lebih bijak dan meninjau kembali kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut, ujarnya, disampaikan atas dasar persahabatan dan penghormatan terhadap Azerbaijan sebagai negara sahabat
Jakarta (13/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak PT PLN Batam dan PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh menyusul pemadaman listrik yang meluas di Batam dan wilayah sekitarnya pada hari ini. Ia meminta hasil investigasi disampaikan secara transparan serta kesiapan sistem cadangan kelistrikan diuji agar gangguan serupa tidak kembali menghambat
Jakarta (13/10) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, meminta kasus penyerangan terhadap tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung ditindaklanjuti secara serius. Penanganan kasus ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa terulang terhadap atlet muda. Ledia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak boleh berhenti pada penyesalan semata.
Karawang (13/10) — Kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani menjadi perhatian Jalal Abdul Nasir, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Fraksi PKS, dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk bersubsidi menjadi
Sumedang (12/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Sumedang meraih predikat Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat. Sumedang juga meraih peringkat keempat nasional untuk kategori kabupaten. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang manfaatnya dirasakan
Padang (12/10) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir bandang yang kembali melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya hadir memberikan bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga membangun langkah penanganan yang menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman serupa. “Innalillahi wa
Jakarta (12/10) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pengelolaan utang negara tidak berhenti pada upaya memenuhi target pembiayaan, tetapi juga memastikan kemampuan negara menanggung biaya utang tanpa mengorbankan pembangunan dan pelayanan publik. Hingga September 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun, sedangkan APBN mencatat defisit Rp319