Jakarta (11/6) — Anggota DPR RI FPKS, Rofik Haryanto dalam program unggulan Fraksi PKS DPR RI Hari Aspirasi menerima kunjungan aspirasi dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan beberapa tokoh masyarakat Papua. Agenda hari aspirasi ini diawali dengan penyampaian pandangan dan aspirasi dari Bupati Jayapura Mathius Mathius Awoitauw. Ia menyampaikan beberapa hal dengan topik utama terkait
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyampaikan bahwa kasus penyerobotan tanah yang marak terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat harus segera dituntaskan.
Anggota FPKS DPR RI Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi I, Teddy Setiady, menerima aspirasi dari DPRD Kota Bandung berkaitan dengan kinerja dan kerjasama antar elemen.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang wilayah utara terkait permasalahan pertanahan yang mereka alami melalui platform virtual Zoom, Selasa (24/11).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (FAPI) terkait pelaksanaan Pilkada 2020 melalui platform virtual Zoom, Jumat (02/10).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menerima aspirasi dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dan Serikat Pekerja Sektor Kelistrikan melalui platform virtual Zoom, Kamis pagi (24/09). Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa DIM dan poin-poin krusial di RUU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan.
Jakarta (22/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menerima aspirasi dari perwakilan Masyarakat Adat Papua melalui platform virtual Zoom, Selasa siang (22/9) dalam program unggulan fraksi PKS DPR RI Hari Aspirasi. Dalam aspirasinya, mereka mengungkapkan kekecewaan karena 64 putra/i asli Papua tidak lolos menjadi praja di Institut Pemerintahan Dalam
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk senantiasa bersama rakyat dan menunjukkan keberpihakan kepada kaum pekerja dalam mengawal pembahasan RUU Omnibus Law, khususnya pada cluster ketenagakerjaan.
Pointer yang bapak sampaikan ini sebenarnya telah kami tanyakan ke Kemenhub. Termasuk yang terakhir, soal jumlah 800 pilot itu. Menhub berjanji akan mengubah aturan, tapi kita akan coba dalami lagi sejauh mana implementasi perubahan aturan tersebut
Karena ini tidak selesai, sehingga menjadi beban komisi IX, karena terkait dengan tidak sepakatnya antara Kemenaker dengan BNP2TKI yang sama-sama punya kewenangan mengurus pekerja Indonesia dari luar negeri