Jakarta (23/09) — Anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, mendorong pemerintah menjadikan keselamatan sebagai standar utama dalam pembangunan pariwisata nasional, termasuk di Maluku Utara.
Menurut Alqassam, keselamatan wisatawan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau pengelola destinasi. Safety tourism harus dibangun sebagai ekosistem yang melibatkan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, pemandu wisata, masyarakat lokal, media, wisatawan, serta sektor transportasi dan kebencanaan.
“Wisatawan datang untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, bukan untuk mempertaruhkan keselamatannya. Karena itu, safety tourism harus menjadi standar dalam pengelolaan destinasi, bukan sekadar imbauan setelah terjadi kecelakaan,” ujar Alqassam.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pembahasan mengenai safety tourism dalam forum NGOPREK (Ngobrolin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) by Forwaparekraf di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (15/9/2026). Dalam forum tersebut, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, menekankan pentingnya membangun safety mindset, safety concern, dan safety awareness, termasuk melalui peran media sebagai ruang edukasi bagi wisatawan.
Alqassam menilai gagasan tersebut sangat relevan dengan kondisi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki potensi wisata bahari, pantai, pulau-pulau kecil, wisata sejarah, hingga kawasan pegunungan.
“Di Maluku Utara, keselamatan pariwisata tidak bisa dipisahkan dari transportasi laut, kondisi cuaca, kesiapan pengelola destinasi, kompetensi pemandu, informasi risiko, sampai kemampuan melakukan respons ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.
Lima Rekomendasi Kebijakan
Untuk itu, Alqassam mendorong pemerintah menyusun kebijakan safety tourism yang lebih konkret dan dapat diukur.
Pertama, membangun standar minimum keselamatan destinasi wisata.
Menurutnya, setiap destinasi wisata perlu memiliki standar minimum yang disesuaikan dengan karakter risikonya. Destinasi bahari, misalnya, membutuhkan standar yang berbeda dengan wisata pegunungan atau wisata budaya.
“Jangan semua destinasi diperlakukan sama. Risiko wisata bahari berbeda dengan risiko pendakian. Standarnya harus berbasis karakter destinasi,” ujar Alqassam.
Standar tersebut setidaknya mencakup informasi risiko, rambu keselamatan, fasilitas pertolongan pertama, jalur evakuasi, alat komunikasi darurat, prosedur penyelamatan, serta kontak layanan kedaruratan.
Kedua, membangun sistem informasi risiko wisata yang terintegrasi.
Alqassam mendorong pemerintah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan wisatawan mengetahui kondisi destinasi sebelum melakukan perjalanan.
Informasi tersebut dapat mencakup kondisi cuaca, gelombang, akses transportasi, tingkat kesulitan aktivitas, potensi bahaya, larangan tertentu, hingga nomor kontak darurat.
“Wisatawan harus bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi. Jangan sampai informasi tentang risiko baru diketahui setelah mereka berada di lokasi,” katanya.
Ketiga, memperkuat kompetensi pengelola dan pemandu wisata.
Menurut Alqassam, pelatihan keselamatan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Pengelola destinasi dan pemandu harus memiliki kompetensi dasar dalam pertolongan pertama, evakuasi, mitigasi risiko, komunikasi keadaan darurat, dan penanganan wisatawan.
Untuk Maluku Utara, ia menilai pelatihan tersebut penting terutama bagi pengelola destinasi bahari dan masyarakat yang menjadi bagian langsung dari aktivitas wisata.
Keempat, membentuk protokol keselamatan wisata berbasis masyarakat.
Alqassam mendorong masyarakat sekitar destinasi dilibatkan sebagai bagian dari sistem keselamatan.
“Orang yang tinggal paling dekat dengan destinasi biasanya adalah pihak yang paling cepat melihat perubahan kondisi di lapangan. Karena itu, masyarakat lokal jangan hanya menjadi pelaku ekonomi pariwisata, tetapi juga bagian dari sistem mitigasi dan respons darurat,” ujarnya.
Program tersebut dapat mencakup pelatihan pertolongan pertama, pembentukan relawan keselamatan wisata, simulasi evakuasi, serta mekanisme pelaporan cepat apabila terjadi kondisi berbahaya.
Kelima, menjadikan keselamatan sebagai indikator kinerja pembangunan pariwisata.
Alqassam meminta keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan dan nilai transaksi ekonomi.
“Jumlah kunjungan penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Pemerintah juga harus mengukur kesiapan keselamatan destinasi, jumlah tenaga yang terlatih, ketersediaan fasilitas darurat, kecepatan respons, dan kejadian keselamatan yang terjadi,” katanya.
Dengan indikator tersebut, dukungan pemerintah dapat diarahkan kepada destinasi yang benar-benar melakukan peningkatan standar keselamatan.
Media Jangan Hanya Menjual Keindahan Destinasi
Alqassam juga menekankan pentingnya peran media dalam membangun safety mindset masyarakat.
Menurutnya, promosi pariwisata selama ini cenderung menampilkan sisi keindahan destinasi, sementara informasi mengenai risiko dan tata cara berwisata secara aman sering kali kurang mendapatkan ruang.
“Promosi wisata harus berjalan beriringan dengan edukasi. Jangan hanya mengatakan ‘datang dan nikmati’, tetapi juga menjelaskan bagaimana wisatawan menikmati destinasi secara aman,” ujarnya.
Ia mendorong media, pemerintah, dan pengelola destinasi membangun kampanye keselamatan yang mudah dipahami masyarakat, terutama melalui media sosial dan platform digital yang menjadi sumber informasi utama wisatawan.
Relevan untuk Maluku Utara
Bagi Alqassam, penguatan safety tourism harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata Maluku Utara.
“Maluku Utara punya modal wisata yang besar. Yang harus kita bangun bukan hanya destinasi yang indah, tetapi destinasi yang aman, informatif, tertata, dan siap menghadapi risiko,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Maluku Utara sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku usaha lokal.
“Keindahan membawa wisatawan datang. Tetapi tata kelola dan rasa aman membuat wisatawan percaya. Karena itu, keselamatan harus kita letakkan sejak awal dalam desain pembangunan destinasi,” tegas Alqassam.
Ia menambahkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan pada akhirnya harus menempatkan keselamatan manusia sebagai fondasi.
“Pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang lingkungan yang lestari dan ekonomi yang tumbuh. Ada satu fondasi yang tidak boleh dilupakan: manusia harus berwisata dengan aman dan pulang dengan selamat,” tutup Alqassam.