Karawang (27/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong pengembangan Kompleks Candi Batujaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai destinasi wisata sejarah dan ruang edukasi terpadu melalui penerapan konsep aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A). Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Karawang, Kamis (24/9/2026), guna memastikan situs bersejarah tersebut berkembang maksimal dan tidak terbengkalai akibat tumpang tindih kewenangan.
Menurut Fikri, keberadaan situs sejarah saja tidak cukup kuat untuk menjadi daya tarik tunggal pariwisata. Kawasan peninggalan purbakala tersebut harus dihidupkan dengan berbagai kegiatan pendukung serta fasilitas yang memadai agar mampu memberikan pengalaman wisata sekaligus edukasi.
“Kalau menjadi destinasi wisata, konsep wisatanya harus memenuhi 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Harus ada event-event yang dilakukan juga di sini. Kalau tidak ada event, orang tidak datang,” ujar Fikri.
Dari segi atraksi, ia menyarankan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya secara berkala. Sementara untuk aspek amenitas, pemerintah daerah diminta aktif mengedukasi masyarakat sekitar agar siap menerima wisatawan, seperti dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kuliner, hingga menyediakan penginapan (homestay).
Lebih lanjut, politikus ini menyoroti aspek aksesibilitas yang sering kali menjadi kendala utama karena membutuhkan infrastruktur memadai. Fikri menegaskan bahwa persoalan akses jalan tidak bisa dibebankan kepada masyarakat semata, melainkan membutuhkan sinergi dan ketegasan pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Yang sulit dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat adalah aksesibilitas, seperti jalan dan sebagainya. Ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jangan sampai karena saling mengandalkan, akhirnya kawasan ini tidak berkembang,” tegasnya.
Sebagai pelengkap daya tarik dan fungsi edukasi, Fikri juga mengusulkan pembangunan museum yang autentik di kawasan tersebut. Museum ini nantinya diharapkan dapat menyajikan informasi peninggalan arkeologi secara terstruktur kepada pengunjung.
Di akhir penyampaiannya, Fikri mengingatkan pentingnya kejelasan tata kelola dan desentralisasi budaya. Hal ini krusial agar pemerintah daerah memiliki kepastian dan tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran untuk perawatan situs cagar budaya di wilayahnya.