Jakarta (02/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan pentingnya DPR hadir di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi rakyat, terutama terkait isu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (02/10) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengecam keras tindakan Israel yang menyerang kapal Global Sumud Flotilla yang tengah berlayar membawa misi kemanusiaan menuju Gaza. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/10). Pria
Jakarta (02/10) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi acuan utama dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (02/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pandangan resmi Fraksi PKS dibacakan oleh Reni Astuti, Anggota Komisi X DPR RI, yang menegaskan urgensi pembaruan regulasi statistik di era big data. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah tidak lagi memadai. Perubahan
Jakarta (02/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Meski begitu, FPKS menegaskan bahwa regulasi ini harus menjadi payung hukum yang benar-benar mampu memperkuat perekonomian nasional dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN ============================================================== Disampaikan oleh: Abdul Hadi, S.E., M.M. Nomor Anggota: A-480 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI;
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK =========================================================================== Disampaikan oleh : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM Nomor Anggota : A-472 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI; – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.
Jakarta (01/10) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menegaskan agar pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru terkait sertifikasi higienis dan sanitasi pangan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga/BKKBN, Badan Gizi Nasional (BGN), dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10).
Jakarta (01/10) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Kesehatan, Kepala BGN, dan Kepala BPOM, Netty menyampaikan apresiasinya terhadap target program yang berorientasi pada peningkatan status
Jakarta (01/10) — Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai payung hukum program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. “Jadi saya pada kesempatan yang mulia kali ini, mengusulkan untuk bagaimana kita mendorong ada Undang-Undang Makan Bergizi Gratis,” kata Gamal di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta,