Jakarta (06/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, mendorong agar penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan Usaha tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Hal itu disampaikan Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama
Jakarta (06/11) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara struktur partai, konstituen, dan pejabat publik PKS sebagai kunci keberhasilan perjuangan politik yang berorientasi pada pelayanan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Nevi usai mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS yang digelar selama tiga hari, Ahad hingga Selasa
Jakarta (06/11) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, Ph.D., mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik Sudan. Hal ini menyusul usulan Pemerintah Sudan untuk melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam proses negosiasi damai antara Tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces
Jakarta (06/11) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengucapkan selamat kepada Wali Kota New York terpilih, Zohran Mamdani, serta masyarakat New York dan masyarakat dunia. Menurutnya, kemenangan ini membuktikan bahwa oligarki dan lobi pro-Zionis Israel di New York, Amerika Serikat, dapat dikalahkan oleh kesadaran
Jakarta (06/11) — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan
Jakarta (06/11) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), dalam Rapat Kerja dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi memperjuangkan peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 serta penambahan kuota petugas haji dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah. HNW beralasan bahwa para mahasiswa tersebut
Jakarta (05/11) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI bahwa pihaknya mendapatkan pinjaman luar negeri senilai Rp5,282 triliun untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan jangka waktu 30 tahun. Pinjaman ini bersifat lunak dan multi years, dengan fokus utama pada pembangunan sistem pengawasan sumber daya ikan.
Jakarta (05/11) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar, mencermati dengan seksama pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial, di mana salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Menurut Ansory, setiap tokoh yang dinominasikan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional
Jakarta (05/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan dugaan korupsi kredit fiktif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) secara menyeluruh dan transparan. Ia menilai, kasus yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp1,7 triliun ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang serius dan mencoreng kredibilitas
Jakarta (05/11) — Anggota DPR RI Komisi II Aus Hidayat Nur merasa prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini adalah ke-empat kalinya penangkapan orang nomor satu di provinsi Bumi Lancang Kuning itu oleh KPK. “Anggaran pilkada di provinsi Riau mencapai ratusan milyar lebih. Namun, delapan bulan setelah dilantik, sang kepala