Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

=======================================================

Disampaikan oleh : Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.

Nomor Anggota     : A-452

 

Bismillahirrahmanirrahiim;

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;

Salam Sejahtera untuk kita semua;

 

Yang kami hormati:

– Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;

– Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

 

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaitkan karakteristik daerah dengan pengembangan sektor unggulan serta mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan pilihan sumber pendanaan daerah. Fraksi PKS memandang bahwa pengembangan potensi tersebut perlu menjawab kebutuhan pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan, terutama dalam konektivitas antarpulau serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut.

Pertama, Fraksi PKS mendukung penguatan kebijakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, terutama di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Karakteristik geografis NTT sebagai daerah kepulauan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemerataan pelayanan publik. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat keterjangkauan masing-masing wilayah, sehingga masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk memperoleh manfaat pembangunan.

Kedua, Fraksi PKS mendukung peningkatan konektivitas antarpulau di Provinsi NTT melalui penguatan transportasi laut dan penyediaan infrastruktur pelabuhan yang memadai. Keterhubungan wilayah, terutama Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata, menjadi faktor penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai untuk mengurangi keterisolasian antarpulau, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah NTT.

Ketiga, Fraksi PKS mendukung pemberian pendanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dengan alokasi yang memperhitungkan karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan Provinsi NTT. Alokasi anggaran perlu mempertimbangkan jumlah pulau, luas wilayah perairan, persebaran penduduk, serta tingginya biaya penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah terpencil maupun perbatasan. Fraksi PKS meminta agar penerbitan obligasi daerah memperhatikan kemampuan bayar daerah dan ketentuan pembiayaan utang daerah. Fraksi PKS meminta agar hasil pungutan wisatawan asing digunakan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam, dengan cakupan wisatawan yang dikenai pungutan, pemungutan, pencatatan penerimaan, dan pengawasan yang jelas. Bantuan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta kontribusi pihak lain perlu dikelola secara transparan dan dijaga dari benturan kepentingan.

Keempat, Fraksi PKS mendukung pengembangan potensi ekonomi Provinsi NTT dengan mengoptimalkan sektor pertanian lahan kering, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Penguatan sektor-sektor tersebut perlu disertai upaya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi serta perluasan akses pemasaran. Dengan demikian, potensi ekonomi daerah tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber produksi, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kelima, Fraksi PKS mendukung penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemanfaatan potensi pertambangan perlu memperhatikan ketersediaan air bagi masyarakat dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan sumber daya air, lahan kering, wilayah pesisir, dan ekosistem laut perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kerentanan lingkungan serta risiko kekeringan dan bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus disertai upaya perlindungan lingkungan agar pembangunan ekonomi tidak mengurangi daya dukung dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Keenam, Fraksi PKS mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan Provinsi NTT. Masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan kegiatan investasi. Keterlibatan tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan aktivitas ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga hak-hak masyarakat hukum adat serta keberlanjutan wilayah pesisir dan sumber daya alam.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang telah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui Hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengembangkan sektor unggulan pariwisata dan menguatkan infrastruktur perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih.

 

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 18 November 2026 M

8 Jumadil Akhir 1448 H

 

PIMPINAN 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 

Ketua, 

 

 

 

Dr.H. Abdul Kharis A., S.E., M.Si.

A-466

Sekretaris, 

 

 

 

Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.Psi.T.

A-452

 

File: Pendapat F-PKS RUU NTT – 18112026