PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
=======================================================
Disampaikan oleh : Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.
Nomor Anggota : A-452
Bismillahirrahmanirrahiim;
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;
Salam Sejahtera untuk kita semua;
Yang kami hormati:
– Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
– Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.
Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaitkan karakteristik daerah dengan pengembangan sektor unggulan serta mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan pilihan sumber pendanaan daerah. Fraksi PKS memandang bahwa pengembangan potensi tersebut perlu menjawab kebutuhan pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terutama dalam konektivitas antarpulau dan akses pelayanan publik.
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,
Sehubungan dengan penyusunna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:
Pertama, Fraksi PKS mendukung penguatan kebijakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi NTB. Perbedaan kondisi geografis dan tingkat aksesibilitas menjadi tantangan dalam pemerataan infrastruktur, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat NTB.
Kedua, Fraksi PKS mendukung penguatan konektivitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa melalui peningkatan infrastruktur transportasi dan pelabuhan. Ketersediaan sarana transportasi laut yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Keterbatasan konektivitas dapat menghambat aktivitas ekonomi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada peningkatan keterhubungan antarpulau guna mendukung distribusi hasil produksi daerah dan memperluas akses ekonomi masyarakat.
Ketiga, Fraksi PKS mendukung pemberian pendanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dengan alokasi yang memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan Provinsi NTB. Pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan ketimpangan kebutuhan infrastruktur, persebaran penduduk, serta perbedaan tingkat aksesibilitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di samping itu, optimalisasi dana bagi hasil dari sektor pertambangan perlu diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan mendorong pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat. Fraksi PKS juga mendorong agar penerbitan obligasi daerah memperhatikan kemampuan bayar daerah dan ketentuan pembiayaan utang daerah. Fraksi PKS meminta agar hasil pungutan wisatawan asing digunakan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam, dengan cakupan wisatawan yang dikenai pungutan, pemungutan, pencatatan penerimaan, dan pengawasan yang jelas. Bantuan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta kontribusi pihak lain perlu dikelola secara transparan dan dijaga dari benturan kepentingan.
Keempat, Fraksi PKS mendukung optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi serta penguatan industri lokal. Langkah ini diperlukan agar pemanfaatan sumber daya daerah tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat lokal perlu menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi kreatif dan energi terbarukan juga perlu membuka kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.
Kelima, Fraksi PKS mendukung penguatan tata kelola dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi NTB. Pengelolaan sektor pertambangan, kawasan pesisir, dan destinasi pariwisata perlu dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang memadai serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan.
Keenam, Fraksi PKS mendukung penguatan peran masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi serta sumber daya daerah. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi dan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional.
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,
Menimbang beberapa hal yang telah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penguatan karakteristik wilayah kepulauan . Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 18 November 2026 M
8 Jumadil Akhir 1448 H
| PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
|
| Ketua,
Dr.H. Abdul Kharis A., S.E., M.Si. A-466 |
Sekretaris,
Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.Psi.T. A-452 |