Ambon (23/10) — Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, melakukan kunjungan kerja reses ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka membahas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan yang berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang serta turut
Surabaya (23/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, menilai satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah capaian positif, terutama dalam aspek stabilitas politik dan penguatan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Reni dalam acara Diskusi Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, H. Abdul Fikri Faqih, menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memastikan kesetaraan antara pendidikan umum dan keagamaan, serta menguatkan peran madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. “Jangan sampai RUU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi baru. Pendidikan umum dan keagamaan harus diakui setara sebagai bagian
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pematangan konsep dan skema pembiayaan dalam wacana penerapan wajib belajar 13 tahun yang tengah dibahas dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini disampaikan Fikri dalam sambutannya pada Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Wajib Belajar 13 Tahun dalam RUU
Jakarta (23/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus berpijak pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal itu disampaikan Kurniasih dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Wajib Belajar 13 Tahun dalam RUU Sisdiknas: Analisis Konsep dan Implikasi
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meluncurkan program Magang Nasional dengan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Program ini dinilai sebagai terobosan penting untuk membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Menurut Netty, program ini tidak hanya membantu menekan
Pekalongan (23/10) — Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, memimpin rapat koordinasi lintas instansi terkait kebijakan pembatasan operasional truk bersumbu tiga atau lebih di jalur Pantura. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Rabu siang (22/10/2025) ini dihadiri perwakilan dari tiga daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang, serta unsur kepolisian,
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dinilai berpotensi menjadi white elephant project megah dan berbiaya tinggi, namun manfaatnya belum sepadan. Ia menilai kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terus merugi menunjukkan perlunya langkah korektif yang lebih mendasar. “Saya di Fraksi
Tegal (23/10) — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan bangsa. Pria yang akrab disapa Fikri ini juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak menyepelekan program tersebut, apalagi sampai memangkas anggaran. Hal
Mojokerto (23/10) — Dalam upaya mendukung ketahanan air dan menjaga ketersediaan sumber daya air bersih bagi masyarakat, Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Meitri Citra Wardani, S.H., melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peresmian Instalasi Penampungan Air Hujan (IPAH) di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto. Program ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Komisi XII