Jakarta (04/04) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendidikan di lingkungan Polri sebagai fondasi utama pembentukan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (02/04).
Menurutnya, lembaga pendidikan Polri memegang peran strategis dalam menentukan kualitas institusi ke depan.
“Dengan sebuah lembaga yang sangat menentukan nasib keamanan Polri ke depan. Karena di sinilah sumber SDM kita terbentuk,” ujar Habib Aboe.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI pada prinsipnya selalu mendukung kebutuhan anggaran Polri, termasuk untuk sektor pendidikan, selama direncanakan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kalau berbicara anggaran, kayaknya kami Komisi III yang paling tidak pernah menolak, apalagi Polri. Tinggal disiapkan saja dengan baik, berapa yang diperlukan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe juga memberikan apresiasi atas capaian Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam beberapa bulan terakhir, termasuk prestasi di ajang menembak nasional dan internasional.
Namun demikian, ia menyoroti adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan dengan realita perilaku anggota Polri di lapangan.
“Kita bangga dengan prestasi-prestasi tadi. Namun kemudian jadi pertanyaan, kenapa anggota kita ketika turun di lapangan banyak yang bermasalah?” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun sebelumnya terdapat sekitar 9.817 kasus pelanggaran kode etik dan disiplin anggota Polri.
“Angka ini sangat signifikan. Rata-rata plus minus 27 kasus per hari. Ini bukan angka kecil,” kata Habib Aboe.
Habib Aboe menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pendidikan Polri, khususnya dalam membangun karakter, integritas, dan pendekatan humanis.
“Pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Jadi harus dievaluasi, di mana letak kesenjangannya antara pendidikan dan praktik di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah sudah ada sistem pelacakan (tracking) terhadap alumni Akpol untuk mengukur integritas dan kinerja mereka setelah bertugas.
Selain itu, ia mendorong penguatan materi kemanusiaan dalam pendidikan kepolisian.
“Bagaimana pembinaan karakter dilakukan agar anggota Polri tidak hanya profesional, tetapi juga berempati terhadap masyarakat,” tambahnya.
Habib Aboe turut menyinggung kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri, termasuk di satuan narkoba.
“Bagaimana Kasat narkoba ternyata bermasalah dengan narkoba? Ini kan ironi. Harus ada benteng yang kuat bagi anggota kita,” tegasnya.
Ia meminta adanya kurikulum khusus serta pengawasan ketat selama masa pendidikan untuk mencegah penyimpangan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Habib Aboe berharap RDP ini dapat menjadi momentum perbaikan nyata dalam sistem pendidikan Polri.