Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Raker dengan Kemenag dan KemenPANRB, HNW Ingatkan Agar Ditjen Pesantren Segera Diwujudkan

Raker dengan Kemenag dan KemenPANRB, HNW Ingatkan Agar Ditjen Pesantren Segera Diwujudkan

 

Jakarta (13/03) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, kembali mendorong percepatan realisasi pembentukan Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. HNW, sapaan akrabnya, mengingatkan sudah hampir lima bulan berlalu sejak Presiden Prabowo mengumumkan persetujuan pembentukan Ditjen Pesantren. Sekalipun ada progresnya, hingga saat ini belum tampak “hilal” pengesahan perwujudannya.

Kurniasih Dukung Perpres Penanganan 3 Juta Anak Tidak Sekolah

Kurniasih Dukung Perpres Penanganan 3 Juta Anak Tidak Sekolah

 

Jakarta (13/03) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Presiden tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, menyusul temuan sekitar tiga juta anak di Indonesia yang masih berada di luar sistem pendidikan. Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah penting

Meity Perkuat Silaturahmi ke Konstituen dan Lembaga di Sulsel Selama Bulan Suci Ramadan

Meity Perkuat Silaturahmi ke Konstituen dan Lembaga di Sulsel Selama Bulan Suci Ramadan

 

Makassar (13/03) — Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Memanfaatkan momentum ini, anggota DPR RI Meity Rahmatia meningkatkan kegiatan silaturahmi ke konstituennya di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan menggelar buka puasa bersama. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, politisi Fraksi PKS ini menggelar serangkaian

Setujui Penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji, PKS Tekankan Independensi BPKH dan Perlindungan Dana Jamaah

Setujui Penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji, PKS Tekankan Independensi BPKH dan Perlindungan Dana Jamaah

 

Jakarta (12/03) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR-RI dan dibahas pada tahapan selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, dalam Rapat

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  34 TAHUN  2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI ================================================================ Disampaikan oleh : Drs. H. Moh. Iqbal Romzi Nomor Anggota : A-443   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; –

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, Nomor Anggota     : A-469   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua;   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA ============================================================                 Disampaikan oleh   : Drs. H. Iqbal Romzi Nomor Anggota       : A-443   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan serta

Kurniasih: Guru Honorer Layak Mendapatkan THR sebagai Bentuk Apresiasi atas Pengabdian

Kurniasih: Guru Honorer Layak Mendapatkan THR sebagai Bentuk Apresiasi atas Pengabdian

 

Jakarta (12/03) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, termasuk terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Menurutnya, para guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang selama ini turut menopang proses belajar mengajar di berbagai daerah. Kurniasih menyampaikan bahwa hingga

Ditutup Zionis Hingga Akhir Ramadan, HNW Dukung Seluruh Organ OKI dan Umat Segera Bebaskan Masjid Al Aqsha

Ditutup Zionis Hingga Akhir Ramadan, HNW Dukung Seluruh Organ OKI dan Umat Segera Bebaskan Masjid Al Aqsha

 

Jakarta (12/03) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M. Hidayat Nur Wahid mengatakan penutupan Masjid Al Aqsha oleh Israel yang telah berlangsung selama sebelas hari hingga akhir Ramadan semakin mengkhawatirkan. Ia berharap agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memainkan perannya dengan bergerak lebih serius dan konkret dalam menyelamatkan kiblat pertama

Syahrul Aidi Maazat: Konflik Iran–Israel Bisa Panjang, Kedaulatan Pangan Jadi Kunci Mitigasi Nasional

Syahrul Aidi Maazat: Konflik Iran–Israel Bisa Panjang, Kedaulatan Pangan Jadi Kunci Mitigasi Nasional

 

Jakarta (12/03) – Ketua BKSAP DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak konflik antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi berlangsung panjang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (10/03) di Gedung Nusantara II, Kompleks