Jakarta (09/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah mempercepat pemanfaatan cangkang sawit sebagai sumber energi alternatif bagi pembangkit listrik dan kebutuhan panas industri. Potensi biomassa nasional tersebut perlu didukung kepastian pasokan, standar mutu, biaya logistik yang kompetitif, serta insentif investasi bagi industri pengguna.
Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan cangkang sawit atau palm kernel shell (PKS). Sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghasilkan residu biomassa dalam jumlah besar. Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) mencatat produksi cangkang sawit nasional diperkirakan mencapai 12–16 juta ton per tahun.
Namun, besarnya potensi produksi belum sejalan dengan tingkat pemanfaatan di dalam negeri. Sebagian pasokan justru terserap pasar ekspor, terutama Jepang dan Korea Selatan, sementara industri domestik masih menghadapi persoalan harga, distribusi, dan kepastian pasokan.
“Cangkang sawit mempunyai nilai energi yang layak diperhitungkan. Pemerintah perlu memastikan potensi tersebut dapat digunakan industri dengan harga dan pasokan yang terjamin. Transisi energi harus terlihat dalam keputusan investasi dan pengadaan bahan bakar perusahaan,” ujarnya.
Dari sisi nilai kalor, cangkang sawit memiliki potensi untuk bersaing dengan sejumlah kelas batu bara. Spesifikasi produk pada portal Inaexport Kementerian Perdagangan, misalnya, mencantumkan nilai kalor sekitar 3.800–4.200 kilokalori per kilogram dengan kadar air 12–18 persen. Sebagai pembanding, pemerintah menetapkan harga acuan batu bara untuk beberapa kelas kalori, termasuk 4.100 GAR.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perbandingan harga tidak cukup hanya menggunakan harga per ton. Nilai kalor serta biaya pengangkutan harus dihitung dengan dasar yang setara. Perusahaan perlu membandingkan biaya untuk menghasilkan jumlah panas atau uap yang sama.
“Jangan hanya melihat harga per ton. Yang harus dihitung adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi panas yang sama. Dari situ baru terlihat apakah cangkang sawit lebih ekonomis dibandingkan batu bara,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan utama pemanfaatan cangkang sawit terletak pada rantai pasok. Sumber biomassa terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan sebagian besar pusat industri manufaktur dan kebutuhan energi berada di Pulau Jawa. Biaya pengumpulan, penyimpanan, hingga pengiriman ke lokasi pengguna dapat menentukan daya saingnya.
Pengiriman sekitar 6.700 ton cangkang sawit dari Berau menuju PLTU Teluk Balikpapan pada Maret 2026 yang dilaporkan PLN EPI menunjukkan bahwa distribusi antardaerah dapat dilakukan. Namun, model pengiriman tersebut perlu dikembangkan dengan perhitungan biaya dan kepastian volume yang matang.
Di sisi lain, permintaan ekspor turut meningkatkan persaingan memperoleh pasokan. Jepang dan Korea Selatan menawarkan peluang komersial bagi produsen sehingga industri domestik harus mampu memberikan kepastian pembelian dan harga yang menarik.
Selain persoalan harga, kesiapan teknologi juga harus diperhatikan. Tidak semua boiler industri dapat langsung menggunakan cangkang sawit tanpa penyesuaian. Kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan emisi harus diperiksa agar peralihan bahan bakar tidak mengganggu operasional perusahaan.
“Industri membutuhkan kepastian bahwa penggunaan cangkang dapat menjaga produksi, memenuhi persyaratan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemanfaatan cangkang sawit, ia mengusulkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu memutakhirkan neraca pasokan nasional.
Kedua, membangun pusat pengumpulan dan pengendalian mutu. Ketiga, mempertemukan produsen dengan industri melalui kontrak jangka panjang. Keempat, memberikan dukungan investasi secara terarah untuk audit teknis, penyesuaian boiler, fasilitas penyimpanan, dan pengendalian emisi.
Kelima, menjalankan proyek percontohan di tiga hingga lima klaster industri. Keenam, memastikan rantai pasok berasal dari sumber legal dan dapat ditelusuri.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan cangkang sawit harus dibangun melalui kebijakan yang realistis dan berbasis kelayakan ekonomi. Pemerintah tidak cukup mendorong industri beralih ke energi terbarukan, tetapi juga harus memastikan bahan bakarnya terjangkau dan sesuai kebutuhan operasional.
“Potensi cangkang sawit kita besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah pembenahan dari hulu sampai hilir agar biomassa ini tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi industri dan ketahanan energi nasional,” pungkasnya.