Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Beda Jagoan Final Piala Dunia dengan Gus Muhaimin, Presiden PKS: Persaudaraan Tetap Nomor Satu

Beda Jagoan Final Piala Dunia dengan Gus Muhaimin, Presiden PKS: Persaudaraan Tetap Nomor Satu

 

Jakarta (18/07) — Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (Bang Jamil) bersama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) melakukan silaturahmi melalui pertandingan mini soccer di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB sekaligus memanfaatkan semarak Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat hubungan antar-elite politik. Pertandingan berlangsung dalam

Ateng Desak Moratorium Panas Bumi Gunung Tampomas: Potensi Belum Terbukti, Risiko Lingkungan Tak Boleh Dikorbankan

Ateng Desak Moratorium Panas Bumi Gunung Tampomas: Potensi Belum Terbukti, Risiko Lingkungan Tak Boleh Dikorbankan

 

Jakarta (18/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mendesak pemerintah memberlakukan moratorium terbatas dan bersyarat terhadap seluruh tahapan pengembangan panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Moratorium tersebut harus mencakup penawaran wilayah kerja, penugasan kepada badan usaha, penerbitan izin lanjutan, pembukaan akses, hingga pengeboran eksplorasi sampai terdapat kepastian mengenai

Ahmad Heryawan Dukung Langkah Kemendagri Siapkan Tambahan Transfer Ke Daerah Untuk Menjamin Pembayaran Gaji PPPK

Ahmad Heryawan Dukung Langkah Kemendagri Siapkan Tambahan Transfer Ke Daerah Untuk Menjamin Pembayaran Gaji PPPK

 

Jakarta (18/07) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan skema penambahan anggaran Transfer ke Daerah bagi sekitar 39 daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI (08/06/2026). Kemendagri melakukan pendampingan mingguan dan meneliti postur anggaran daerah yang

Warga Korban Kebakaran di Halmahera Selatan Terima Bantuan Alqassam Kasuba

Warga Korban Kebakaran di Halmahera Selatan Terima Bantuan Alqassam Kasuba

 

Halmahera Selatan (18/07) — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyalurkan bantuan kepada Wahyudi dan keluarganya yang menjadi korban kebakaran rumah pada Rabu malam (16/7/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga korban setelah rumah mereka terdampak kebakaran. Bantuan yang disalurkan berupa

Nevi Zuairina: Pencegahan Karhutla Perlu Diperkuat secara Sistematis dan Terukur

Nevi Zuairina: Pencegahan Karhutla Perlu Diperkuat secara Sistematis dan Terukur

 

Jakarta (17/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengingatkan perlunya penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring meningkatnya kejadian di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut Politisi PKS ini, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pencegahan

Ateng Sutisna Apresiasi INACOLET 2026, Dorong Penguatan Pendidikan dan Daya Saing SDM Indonesia

Ateng Sutisna Apresiasi INACOLET 2026, Dorong Penguatan Pendidikan dan Daya Saing SDM Indonesia

 

Majalengka (17/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengapresiasi penyelenggaraan International Conference on Education, Language, and Technology (INACOLET) 2026 yang digelar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) bekerja sama dengan UMC Press pada 16–17 Juli 2026. Mengusung tema Transforming Science Ecosystems through Language, Education,

Ahmad Heryawan Dorong KemenPANRB Percepat Skema Transisi PPPK Paruh Waktu Menuju PPPK Penuh Waktu Secara Bertahap dan Berkeadilan

Ahmad Heryawan Dorong KemenPANRB Percepat Skema Transisi PPPK Paruh Waktu Menuju PPPK Penuh Waktu Secara Bertahap dan Berkeadilan

 

Jakarta (17/07) — Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa sebanyak 1.252.252 tenaga kerja yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap. Para pegawai dalam skema transisi tersebut dipastikan tetap memperoleh Nomor Induk Pegawai serta kontrak kerja minimal satu tahun. Namun, proses pengangkatan menjadi penuh waktu tidak

Saadiah Uluputty: Anggaran Bantuan Hukum Hanya 1,31 Persen, Birokrasi Kemenkum Justru Dominan

Saadiah Uluputty: Anggaran Bantuan Hukum Hanya 1,31 Persen, Birokrasi Kemenkum Justru Dominan

 

Jakarta (17/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengkritisi struktur belanja Kementerian Hukum RI dalam Rapat Kerja evaluasi anggaran Tahun Anggaran 2025 bersama Wakil Menteri Hukum. Politisi PKS asal Dapil Maluku ini menyoroti kesenjangan mencolok antara belanja untuk fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat dan belanja untuk dukungan manajemen internal kementerian,

Sosialisasi HAKI di Makassar, Meity Ajak UMKM Legalkan Merek untuk Tingkatkan Kualitas Produk

Sosialisasi HAKI di Makassar, Meity Ajak UMKM Legalkan Merek untuk Tingkatkan Kualitas Produk

 

Makassar (16/07) — Dalam rangka meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menggelar sosialisasi HAKI dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum Terkait Layanan Kekayaan Intelektual di Balai Aroepala, Makassar, Kamis (16/7/2026). Kolaborasi Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum ini mengusung

Habib Idrus: Bangun Koperasi Desa Jangan Berhenti pada Bangunan Operasional, tapi Manfaatnya juga Harus Terasa

Habib Idrus: Bangun Koperasi Desa Jangan Berhenti pada Bangunan Operasional, tapi Manfaatnya juga Harus Terasa

 

Jakarta (16/07) — Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu dikawal lebih ketat agar tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal pelaksanaan program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dampaknya sehingga penggunaan APBN benar-benar