Jakarta (19/08) — Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, menegaskan dua agenda penting yang akan dikawal Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini, yakni percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pengawasan terhadap keberpihakan APBN 2027 bagi penguatan sektor kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Netty dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-2 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (18/08), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Terkait RUU Ketenagakerjaan, Netty menyampaikan bahwa Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan di Komisi IX terus memastikan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu. Setelah pembahasan di Komisi IX, RUU tersebut akan melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi sebelum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI dan dilanjutkan ke tahapan pembahasan bersama pemerintah.
“Mudah-mudahan Oktober kita sudah punya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Netty.
Selain agenda legislasi, Netty menyambut baik arah kebijakan APBN 2027 yang dinilainya menunjukkan perhatian terhadap sektor kesehatan. Salah satu program yang disoroti adalah penguatan layanan kesehatan primer melalui rencana renovasi 10.000 puskesmas serta penguatan fasilitas rumah sakit, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ini merupakan kabar baik buat kita agar kualitas layanan kesehatan kita semakin baik. Namun tentu saja kita juga ingin mengimbau masyarakat agar tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan di rumah sakit, tapi juga membangun kesadaran bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.
Menurut Netty, pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan fasilitas dan layanan kuratif. Upaya promotif dan preventif harus diperkuat melalui kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat, aktif bergerak, serta lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman.
Netty juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa bagi peserta internship dokter di berbagai wahana pendidikan di Indonesia. Menurutnya, kondisi kesehatan para dokter muda perlu menjadi perhatian karena mereka akan menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita ingin dokter-dokter muda kita adalah dokter-dokter yang sehat, sehat secara fisik dan sehat juga secara mentalitas, sehingga mereka menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dengan demikian, ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VIII tersebut, percepatan lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan pengawalan anggaran kesehatan harus berjalan seiring untuk memastikan kebijakan negara memberikan perlindungan, kepastian, serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.