Jakarta (19/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah segera mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana yang telah disiagakan sebesar Rp5 triliun untuk merevitalisasi 253 sekolah rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah cepat ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan fisik warga sekolah, sekaligus memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak tidak terabaikan pascabencana yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu.
“Keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas, ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Fikri di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari bahwa biaya untuk merevitalisasi ratusan gedung sekolah tersebut berskala masif. Pembiayaan ini dipastikan tidak akan mampu jika hanya mengandalkan anggaran reguler dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Oleh karena itu, sinergi lintas lembaga menjadi satu-satunya jalan keluar.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas Fikri.
Desakan ini sejalan dengan ketersediaan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun yang sejatinya telah disiagakan oleh pemerintah pusat untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana.
Dana triliunan rupiah yang dapat diakses oleh BNPB tersebut dinilai sangat memadai untuk segera dialokasikan bagi pemulihan infrastruktur pendidikan di NTT, terlebih alokasinya dapat ditambah jika eskalasi kebutuhan dan permintaan resmi di lapangan meningkat.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 Agustus 2026, gempa telah memorak-porandakan 253 sekolah dari berbagai jenjang di NTT. Kerusakan paling parah tercatat di Kabupaten Manggarai dengan 104 sekolah, disusul Manggarai Timur (52 sekolah), Nagekeo (44 sekolah), Ende (39 sekolah), Ngada (35 sekolah), Sikka (27 sekolah), dan Manggarai Barat (23 sekolah).
Sembari menunggu perbaikan fisik bangunan yang aman, Fikri mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mendirikan fasilitas sekolah darurat. Ia juga meminta adanya asesmen psikologis awal yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” paparnya.
Sebagai solusi kegiatan belajar mengajar jangka pendek di tengah lumpuhnya infrastruktur dan jaringan internet, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis modul fisik yang dibagikan secara proaktif oleh pemerintah kepada siswa.
Pada akhir pernyataannya, Fikri mewanti-wanti pemerintah terkait transparansi penyaluran dana pemulihan tersebut. Ia meminta agar seluruh aliran dana diawasi dengan ketat guna mencegah terjadinya praktik penyelewengan di tengah situasi krisis.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.