Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 25 (Dua Puluh Lima) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 25 (Dua Puluh Lima) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 25 (DUA PULUH LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI BENGKULU, DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ============================================================== Disampaikan Oleh         : TEDDY SETIADI, S.Sos Nomor Anggota             : A- 428   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS  27 (DUA PULUH TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ============================================================== Disampaikan Oleh         : TEDDY SETIADI, S.Sos Nomor Anggota             : A-428   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., MA. Nomor Anggota     : A-418 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan

Netralitas dan Profesionalitas Polri, Pilar Kepercayaan Publik

Netralitas dan Profesionalitas Polri, Pilar Kepercayaan Publik

 

Netralitas dan Profesionalitas Polri, Pilar Kepercayaan Publik Oleh: Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan momen penting untuk merenungkan peran institusi ini dalam masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, Polri dihadapkan pada dua tantangan utama: netralitas dan profesionalitas. Kedua aspek

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 27 (DUA PULUH TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI SULAWESI BARAT ============================================================== Disampaikan Oleh         : DR. H. Hermanto, S.E., M.M. Anggota Nomor              : A – 415   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap ancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap ancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN                                               ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait dengan Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait dengan Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan