Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Pendapat FPKS DPR RI terhadap RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA ==============================================================   Disampaikan oleh : Teddy Setiadi, S.I.Kom Nomor Anggota : A-428   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan

Pendapat FPKS DPR RI terhadap RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI MALUKU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI BALI ==============================================================   Disampaikan oleh : Teddy Setiadi, S.I.Kom Nomor Anggota : A-428   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum

Andi Akmal Pasluddin: Stop Ketergantungan Impor Kedelai, Pemerintah Harus Dorong Produktivitas Petani Lokal!

 

Baru-baru ini, Pemerintah melakukan importasi 350 ribu ton kedelai. Importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga kedelai. Semestinya, harganya dibawah Rp10.000/kg, tetapi saat ini, harga kedelai sudah menyentuh angka Rp13.000/kg. Angka yang sangat tinggi, sehingga memberatkan bagi masyarakat di negeri ini, khususnya para pengrajin tahu dan tempe. Mereka pun

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara

 

  PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA UTARA ==============================================================   Disampaikan oleh : H. Ansory Siregar Nomor Anggota : A-414   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI

Catatan Dr. Salim: Memajukan Budaya Bangsa

 

Pancasila disebut sebagai kulminasi atau puncak puncak budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jika kulminasinya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang demikian luhur, apatah budaya bangsa kita begitu luhur sebagai warisan nenek moyang yang pantas kita jaga, rawat, majukan bersama. Indonesia demikian kaya dengan suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Indonesia juga begitu kaya

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI dalam Rangka Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2023

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023 ============================================================ Disampaikan oleh : DR. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M. Nomor Anggota     : A-457   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Bismillahirrahmanirrahim, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap Penetapan RUU Prolegnas 2023

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024, PROLEGNAS RUU PERUBAHAN PRIORITAS TAHUN 2022, PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023 ============================================================ Disampaikan oleh : K.H. BUKHORI, Lc., M.A Nomor Anggota     : A-440   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati:

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK)

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF KOMISI XI DPR RI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN ============================================== Disampaikan Oleh   : H. HIDAYATULLAH, S.E. Nomor Anggota       : A-   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua.   Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI   Disampaikan oleh       : H. Sukamta, Ph.D Nomor Anggota          : A-445 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua.   Yang kami hormati: – Pimpinan dan para Anggota DPR RI – Menteri Komunikasi dan Informatika

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2021 ============================================================== Disampaikan Oleh      : Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol. Anggota Nomor           : A-429   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua . .