Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

PENDAPAT MINI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET

TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA

============================================================

Disampaikan oleh         : Dr. H.M. Nasir Djamil, M.Si.

Nomor Anggota            : A-436

 

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.          

 

Yang kami hormati:

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI,

Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menpan RB beserta jajarannya,

Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir dan menjalankan tugas bersama. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

 

Pimpinan, Anggota Dewan, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat atas masukan berharga yang disampaikan baik melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III maupun saat Kunjungan Kerja Komisi III.

Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas kerja sama yang baik dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi yang telah bekerja secara intensif hingga pembahasan ini tuntas. Terima kasih pula kepada Pimpinan DPR RI atas perhatian dan dukungan yang besar terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang ini. Ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang dengan setia memberitakan dan menyebarluaskan perkembangan RUU ini, sehingga masyarakat dapat terus mengikuti jalannya pembahasan.

Pimpinan, Anggota Dewan, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Agar kewenangan negara di bidang ini kelak dapat berjalan dengan baik, kami memandang penting untuk bersama-sama memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta pengawasan yang efektif. Dengan semangat itu, izinkan kami menyampaikan pandangan Fraksi PKS sebagai berikut:

  1. Rancangan Undang-Undang ini telah berpijak pada konstitusi dan menempatkan pelindungan hak warga negara sebagai batas kewenangan negara.

Sejak tahap usul inisiatif, FPKS menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang ini harus berpijak pada konstitusi dan maksud asli (original intent) pengaturannya, khususnya kesamaan kedudukan di hadapan hukum, pelindungan harta benda, serta jaminan atas hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

 

Kami bersyukur semangat tersebut kini tercermin dalam rumusan yang disepakati. Perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, pelindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Setiap perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setiap pemblokiran dan penyitaan wajib memperoleh izin ketua pengadilan negeri dengan jangka waktu yang terbatas, dan beban pembuktian tetap berada pada negara melalui Jaksa Pengacara Negara.

 

  1. Masukan masyarakat sangat penting dan banyak di antaranya telah terakomodasi dalam pembahasan.

Sejumlah gagasan yang sejalan dengan sikap FPKS kini telah menjadi norma, antara lain pembatasan jenis tindak pidana, pembatasan aset sarana kejahatan pada benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana, penegasan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, hak kasasi bagi warga negara yang mengajukan keberatan, larangan bagi aparat dan keluarganya membeli aset rampasan, laporan pengelolaan aset setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan DPR RI, pendanaan yang tidak bersumber dari bagi hasil aset rampasan, badan pengawas yang anggotanya diangkat dengan persetujuan DPR RI, serta pelaksanaan Undang-Undang yang menunggu terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas.

 

  1. Komitmen yang telah ditandatangani telah kita jaga bersama.

Rancangan Undang-Undang ini dirampungkan sebelum batas waktu 15 Desember 2026 sebagaimana komitmen DPR RI kepada masyarakat. Penyelesaian tepat waktu ini kami pandang sebagai bukti kesungguhan DPR RI bersama Pemerintah dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara, tanpa mengorbankan ketelitian dalam merumuskan norma.

 

  1. Pelaksanaan Undang-Undang ini perlu dikawal agar tetap adil, akuntabel, dan diawasi secara efektif.

FPKS menyampaikan tentang pentingnya pelindungan keluarga dan pihak ketiga yang beriktikad baik, kepastian hak pemilik yang tidak mengetahui adanya proses perampasan, batas pemanfaatan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, serta independensi badan pengawas. Kami mendorong Pemerintah segera membentuk badan pengelola aset dan badan pengawas serta menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan FPKS akan mengawal pelaksanaannya melalui fungsi pengawasan DPR RI.

 

Pimpinan, Anggota Dewan, Pemerintah serta hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), MENYETUJUI Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

 

 

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.       

 

Jakarta, 7 Jumadil Akhir 1448 H

17 November 2026 M

 

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA     

 

 

Ketua,

 

 

 

 

DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.

A-466

Sekretaris,

 

 

 

 

 

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.

A-452