Jakarta (17/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait segera memastikan data penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dalam pelayaran rute Surabaya–Banjarmasin, khususnya keberadaan anak dan kelompok rentan.
KMP Virgo Transport 8 tercatat mengangkut 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Namun, data tersebut perlu segera direkonsiliasi dengan daftar tiket, data evakuasi, identifikasi korban, serta kondisi faktual penumpang yang berada di kapal.
“Pemerintah perlu segera memastikan berapa jumlah penumpang yang benar-benar berada di kapal, termasuk jumlah anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, dan kelompok rentan lainnya. Data itu harus dicocokkan dengan manifes, tiket, data evakuasi, serta korban yang telah ditemukan dan teridentifikasi,” ujar Surahman di Jakarta, Senin (15/9/2026).
Surahman mendukung permintaan KPAI agar manifes penumpang dibuka dan diverifikasi secara akurat. Menurutnya, kepastian data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dasar pencarian korban, identifikasi, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hak keluarga atas informasi.
“Manifes jangan hanya menjadi dokumen administrasi. Dalam kondisi darurat seperti ini, manifes harus menjadi salah satu dasar untuk memastikan siapa yang dicari, siapa yang telah dievakuasi, dan siapa yang masih belum ditemukan. Setiap perbedaan data harus segera ditelusuri dan dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Ia menekankan, perhatian kepada anak tidak boleh berhenti pada pencatatan jumlah. Jika terdapat anak yang menjadi korban atau masih dalam pencarian, proses pencarian, identifikasi, layanan kesehatan, pendampingan psikososial, dan komunikasi kepada keluarga harus disesuaikan dengan kebutuhan terbaik bagi anak.
“Dalam situasi kedaruratan, anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Jangan sampai ada anak yang keberadaannya tidak tercatat dengan jelas atau terlewat dalam proses pencarian dan identifikasi,” katanya.
Surahman juga meminta agar posko terpadu menyediakan satu pembaruan data resmi secara berkala bagi keluarga. Informasi mengenai jumlah penumpang, korban selamat, korban yang telah teridentifikasi, serta penumpang yang masih dalam pencarian perlu disampaikan secara akurat, bertahap, dan mudah diakses, dengan tetap melindungi data pribadi korban.
“Bagi keluarga, satu nama sangat berarti. Mereka membutuhkan kepastian apakah anggota keluarganya selamat, masih dalam pencarian, atau sudah ditemukan. Negara harus hadir dengan informasi yang akurat, bukan membiarkan keluarga menunggu dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Terkait operasi pencarian, Surahman meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal sesuai asesmen tim SAR, prosedur, dan kemampuan teknis yang tersedia. Mengingat kapal telah tenggelam, ia menilai opsi pencarian bawah laut perlu dipertimbangkan apabila diperlukan untuk memperbesar peluang menemukan korban.
Selain pencarian dan pendataan, Surahman meminta investigasi keselamatan pelayaran dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup kesesuaian manifes dan kondisi penumpang aktual, kelayakan kapal, alat keselamatan, sistem alarm, prosedur evakuasi, pengawasan muatan, serta kesiapan perlindungan bagi anak dan kelompok rentan.
“Tidak boleh ada korban yang terlewat dalam pencarian, tidak boleh ada anak yang terabaikan dalam pendataan, dan tidak boleh ada keluarga yang dibiarkan tanpa kepastian informasi. Negara harus hadir sampai seluruh proses ini memperoleh kejelasan,” pungkas Surahman.