Jakarta (07/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah pesisir Sumatra dan Jawa.
Surahman mengatakan, perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana tidak boleh berhenti pada pemantauan aktivitas gunung api dan penyampaian peringatan dini. Pemerintah harus memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi dan masyarakat memperoleh perlindungan selama menghadapi dampak bencana.
“Yang paling penting adalah masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah terdampak bencana justru harus menghadapi persoalan baru karena kebutuhan dasar, kesehatan, maupun akses terhadap bantuan tidak terpenuhi,” ujar Surahman.
Menurut Surahman, penanganan bencana harus melihat kondisi masyarakat secara utuh. Dampak erupsi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pada saat kejadian, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, mobilitas, hingga kondisi sosial keluarga yang terdampak.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap tersedia, termasuk akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak wilayah yang terkena abu vulkanik. Kita juga harus melihat berapa banyak keluarga yang aktivitasnya terganggu, siapa yang paling membutuhkan bantuan, dan apa yang mereka perlukan agar dapat tetap menjalani kehidupan dengan aman,” katanya.
Surahman secara khusus meminta perhatian terhadap anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih besar ketika terjadi bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk memulihkan kehidupannya. Pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan apabila dampak erupsi berlangsung dalam waktu yang panjang.
“Bantuan jangan hanya hadir pada saat situasi menjadi perhatian publik. Kalau dampaknya berlangsung lebih lama, negara harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pendampingan sampai kondisinya benar-benar pulih,” tegas Surahman.
Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan memiliki mitra kerja di bidang penanggulangan bencana, Surahman menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak.
Ia juga mendorong agar data masyarakat terdampak diperbarui secara berkala sehingga bantuan yang diberikan benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan dan tidak ada warga yang terlewat.
“Data korban dan masyarakat terdampak harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran karena data tidak diperbarui. Masyarakat yang membutuhkan harus dipastikan menerima haknya,” ujarnya.
Surahman mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Ia juga meminta masyarakat tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan.
Di sisi lain, Surahman mengajak seluruh kader dan simpatisan PKS untuk memperkuat kepedulian sosial dengan membantu masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
“Bencana adalah ujian bagi kepedulian kita sebagai bangsa. Mari kita hadir bersama masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan saudara-saudara kita yang terdampak tidak merasa sendirian,” tuturnya.
Surahman berharap pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi sekaligus memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan secara berkelanjutan.
“Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang terdampak, memberikan kekuatan kepada para petugas dan relawan, serta segera memberikan kondisi yang aman agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” pungkas Surahman.