Jakarta (16/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur, berharap pergantian Menteri Keuangan RI menjadi momentum penyelesaian persoalan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini berlarut-larut dan memicu ketegangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Aus melalui rilis media pada Selasa (15/9/2026), menanggapi masuknya nakhoda baru di Kementerian Keuangan. Menurutnya, persoalan TKD sudah terlalu lama menggantung tanpa kepastian, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh daerah.
“Pemotongan TKD ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut. Kami berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menuntaskannya, sehingga tidak terus menjadi sumber konflik antara daerah dan pusat,” ujar Aus.
Aus menjelaskan, kebijakan pemotongan TKD memberi dampak yang cukup keras bagi pemerintah daerah. Banyak program pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan karena ruang fiskal daerah menyempit. Persoalan tersebut bahkan merembet hingga ke pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.
“Ketika transfer dari pusat dipotong, yang pertama terganggu adalah program-program prioritas daerah. Lalu muncul persoalan gaji PPPK. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Di tengah belum tuntasnya persoalan tersebut, legislator asal Kalimantan Timur itu mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ia mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD yang kuat adalah kunci kesejahteraan daerah. BUMD harus dikelola secara profesional dan produktif, bukan sekadar menjadi beban anggaran,” katanya.
Aus menambahkan, selesai atau tidaknya persoalan pemotongan TKD, tata kelola penggunaan anggaran di daerah tetap harus menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang diterima daerah wajib digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Seperti diketahui, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan secara mendadak dan diganti oleh Suahasil Nazara yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada 14 September 2026. Penyebabnya tidak diketahui, hanya desas-desus yang beredar bahwa terjadi akumulasi perbedaan pandangan soal fiskal dan isu internal Kemenkeu sehingga Presiden memutuskan mengganti ke figur yang lebih teknokratis.
Di masa Purbaya sendiri terjadi konflik antara pusat dan daerah terkait pemotongan anggaran TKD hingga sebesar 50–70% yang membuat 18 Gubernur melancarkan protes.