Jakarta (07/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengingatkan masyarakat internasional untuk melihat tragedi Gaza dan persoalan Palestina dalam perspektif sejarah yang utuh. Tiga tahun setelah 7 Oktober 2023, ia menegaskan bahwa persoalan Palestina tidak bermula dari peristiwa tersebut.
Menurut Sukamta, melihat persoalan Palestina hanya dari 7 Oktober dapat mengaburkan rangkaian panjang peristiwa yang telah dialami rakyat Palestina jauh sebelumnya.
“Bagi kita di Indonesia, membicarakan Palestina mulai dari 7 Oktober kurang lebih seperti membicarakan penjajahan Belanda mulai dari pecahnya Perang Diponegoro. Kalau sejarah dimulai dari sana, yang terlihat hanya Diponegoro berperang melawan Belanda, sementara kolonialisme yang sudah berlangsung sebelumnya justru hilang dari cerita,” ujar Sukamta.
Ia mengatakan, jauh sebelum 7 Oktober telah terjadi pendudukan, penguasaan tanah, perluasan permukiman, pengungsian, blokade Gaza, dan berbagai pembatasan terhadap kehidupan rakyat Palestina.
Karena itu, Sukamta mengingatkan agar sebab dan akibat dalam persoalan Palestina tidak dibalik. Menurutnya, penderitaan rakyat Palestina tidak boleh justru ditimpakan kepada perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan.
“Kita tentu tidak mengatakan penderitaan rakyat Jawa akibat kolonialisme terjadi karena Diponegoro memilih melawan Belanda. Masalah pokoknya adalah kolonialisme itu sendiri,” katanya.
Sukamta menegaskan bahwa hal serupa perlu menjadi cara pandang dalam melihat persoalan Palestina. Setiap tindakan dalam sebuah konflik tetap harus dinilai berdasarkan hukum dan kemanusiaan. Namun, perdebatan mengenai cara melakukan perlawanan tidak boleh menghapus persoalan yang melahirkan perlawanan itu sendiri.
Tiga tahun setelah 7 Oktober, lanjut Sukamta, dunia juga harus melihat apa yang terjadi sesudahnya. Gaza mengalami kehancuran luar biasa. Begitu banyak manusia kehilangan nyawa, keluarga, dan tempat tinggal. Rumah, sekolah, rumah sakit, dan berbagai sarana kehidupan masyarakat hancur.
Menurutnya, Gaza kini harus dibangun kembali. Namun, proses rekonstruksi tidak boleh menggantikan penyelesaian terhadap persoalan Palestina.
“Jangan sampai Gaza dibangun kembali, tetapi Palestina justru hilang,” tegas Sukamta.
Ia juga mengingatkan adanya upaya rehabilitasi citra dan normalisasi yang berpotensi membuat dunia perlahan melupakan apa yang telah terjadi. Menurutnya, normalisasi tidak boleh berjalan lebih cepat daripada pertanggungjawaban.
“Gaza boleh dibangun kembali, tetapi tragedinya tidak boleh dihapus dari ingatan dunia. Jangan sampai normalisasi berjalan lebih cepat daripada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Sukamta menegaskan Indonesia harus tetap konsisten mendorong bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Pada saat yang sama, langkah tersebut harus tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan Palestina secara menyeluruh, yakni berakhirnya pendudukan dan terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Tiga tahun setelah 7 Oktober, yang kita perlukan bukan memotong sejarah Palestina pada satu hari, tetapi melihat persoalannya secara utuh dan memastikan tujuan akhirnya tidak hilang: kemerdekaan Palestina,” pungkas Sukamta.