Medan (09/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah terdampak bencana tidak boleh hanya sebatas perbaikan bangunan fisik, tetapi harus mencakup pemenuhan kelengkapan sarana pembelajaran.
Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di SD Negeri 060950 Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini.
Politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti bahwa keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada tersedianya fasilitas penunjang yang memadai agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. Saat menyerap aspirasi dari para kepala sekolah dan guru di Medan, pihaknya mencatat banyak keluhan terkait fasilitas pendukung yang rusak.
“Revitalisasi kan fisik, maksudnya bangunan. Tapi mebel itu juga masih dikeluhkan. Kemudian alat-alat bantuan seperti dari pemerintah, komputer, printer, dan sebagainya masih ada yang rusak. Tadi kita menyerap aspirasi dan sudah semuanya dicatat,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.
Di sisi lain, Fikri tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi Komisi X DPR RI. Berdasarkan pantauannya, sebagian besar dari sekitar 1.130 sekolah yang terdampak bencana di Sumatera Utara telah mendapatkan penanganan.
“Terima kasih kepada Kemendikdasmen dan semua pemerintah yang sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi X tentang perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan. Dari 1.130 sekolah yang terdampak bencana memang secara umum sudah disentuh, diberi bantuan, dan direvitalisasi sesuai dengan kondisinya masing-masing,” ujarnya, Rabu (9/9/2026).
Meskipun demikian, evaluasi di lapangan menunjukkan masih ada masalah administratif yang membuat sejumlah sekolah luput dari daftar penerima bantuan revitalisasi. Fikri menyebut, dalam pertemuan tersebut ditemukan lima sekolah yang belum mendapatkan bantuan.
Beruntung, kehadiran perwakilan Kemendikdasmen dalam rombongan Komisi X membuat masalah tersebut dapat langsung diproses. Fikri berharap perbaikan administratif untuk sekolah-sekolah yang tertinggal ini dapat segera dirampungkan pekan ini.
Terkait solusi pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, Fikri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan secara bertahap.
“Alhamdulillah memang secara bertahap ada yang sebagian dianggarkan di kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek, tapi sebagian juga pakai Inpres (Instruksi Presiden),” jelas Fikri.
Baca juga: Setujui Anggaran Rp6,4 Triliun, Fikri Faqih Desak BPS Perbaiki Akurasi Data Terkait Desil
Sebagai penutup, Fikri menegaskan bahwa prioritas pengawasan pemerintah saat ini memang difokuskan pada daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ia mengapresiasi komitmen tenaga pendidik di daerah bencana yang memastikan kegiatan pendidikan tidak terhenti meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan.