Jakarta (26/08) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, menyoroti tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida Budiman. Hal itu disampaikan dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Pertama, Kholid mempertanyakan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dalam arah kebijakan BI. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang perlu diakselerasi.

“Kalau kita bicara tentang sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka ekonomi syariah, keuangan syariah, industri halal itu adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi,” ujar Kholid.

Kedua, Kholid menyoroti tingginya cost of fund yang dinilai masih menjadi hambatan bagi sektor riil. Ia menekankan pentingnya efektivitas transmisi kebijakan moneter agar kebijakan BI dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Instrumen transmisi kebijakan moneter yang paling krusial itu adalah bagaimana Bank Sentral bisa menurunkan cost of fund secara efektif, sehingga transmisi kebijakan moneter itu dirasakan oleh sektor riil,” tegasnya.

Menurut Kholid, BI menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan pada saat yang sama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta mandat pembangunan yang semakin luas. Karena itu, ia meminta Aida menjelaskan strategi untuk menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

“Kita sering menghadapi dilema di tengah turbulensi ekonomi yang begitu luar biasa. Ketika Bank Sentral dipaksa untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, tapi di saat yang sama dituntut untuk agar berkontribusi dengan mandat yang baru tersebut. Nah, bagaimana Aida bisa menjalankan peran itu?” kata Kholid.

Isu ketiga yang disoroti adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kholid menyatakan bahwa koordinasi kedua kebijakan memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengarah pada fiscal dominance.

“Sinergi moneter dan fiskal dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi apa yang disebut dengan fiscal dominance,” ujarnya.

Kholid mengingatkan bahwa risiko fiscal dominance tidak hanya berdampak pada tata kelola kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pasar global terhadap kredibilitas kebijakan moneter Indonesia. Karena itu, batas antara sinergi dan dominasi fiskal harus dijaga dengan jelas.

“Bagaimana kita mendorong pertumbuhan tapi di saat yang sama tidak menjadikan fiscal dominance yang dikhawatirkan oleh global market?” pungkas Kholid.

Kholid menegaskan, calon Deputi Gubernur Senior BI perlu memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan kredibilitas kebijakan moneter. Menurutnya, BI harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan independensi dan kepercayaan terhadap bank sentral.