Jakarta (02/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta PT PLN (Persero) menempatkan keandalan pasokan listrik dan perlindungan ruang hijau sebagai bagian dari agenda penataan jaringan listrik perkotaan. Ketika pohon tumbang dan menyentuh penghantar hingga menyebabkan listrik padam, kondisi tersebut tidak boleh berhenti pada penjelasan mengenai pohon, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap desain jaringan dan kesiapan pemulihan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Diskusi Strategis Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi PT PLN (Persero) pada 24 September 2026.
“Saya menyayangkan apabila pepohonan selalu menjadi alasan utama setiap kali padam. PLN perlu merancang jaringan yang dapat hidup berdampingan dengan keduanya,” ujarnya.
Menurutnya, koridor jalan dan kawasan perumahan perkotaan yang telah tertata patut menjadi prioritas kajian untuk pengalihan jaringan distribusi udara ke kabel bawah tanah secara bertahap. Penataan tersebut perlu dilakukan bersama pemerintah daerah dengan memetakan ruang utilitas yang mencakup trotoar, saluran drainase, jaringan gas, dan telekomunikasi.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, ruang utilitas dapat dibuat lebih aman, mudah dirawat, dan tidak saling bertabrakan. Selain mengurangi paparan kabel terhadap dahan dan cuaca, penataan jaringan juga dapat mengurangi kesemrawutan kabel di atas jalan sekaligus menjaga kualitas visual kawasan perkotaan.
“Di kota yang koridornya sudah direncanakan, jaringan listrik juga harus masuk dalam rencana utilitas bawah tanah. Jangan setiap kebutuhan ruang bagi kabel dibayar dengan pemangkasan pohon secara berlebih,” katanya.
Ia menegaskan, usulan tersebut terutama menyasar jaringan distribusi di jalan dan permukiman perkotaan. Hal itu bukan berarti seluruh saluran transmisi tegangan tinggi dapat langsung dipindahkan ke bawah tanah. Setiap pilihan harus melalui studi teknis dan ekonomi dengan mempertimbangkan kapasitas, keselamatan, kondisi tanah, serta koordinasi dengan pemilik utilitas lainnya.
Sementara itu, di kawasan perkampungan dengan pola permukiman yang tidak teratur, pendekatan yang digunakan dapat berbeda. Penataan jalur udara, penerapan jarak aman dari vegetasi, pemeliharaan pohon yang tepat, serta penguatan sistem proteksi dapat menjadi bagian dari solusi sesuai karakteristik wilayah.
Ia juga mengingatkan bahwa pemadaman luas di Jawa pada Agustus 2019 dan gangguan transmisi yang berdampak luas di Sumatera pada Juni 2024 menunjukkan besarnya konsekuensi ketika sistem kehilangan keandalan. Namun, ia menekankan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki karakter berbeda dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh pemadaman disebabkan oleh pohon.
“Karena itu, setiap kejadian perlu dijelaskan berdasarkan hasil investigasi yang terbuka, dengan membedakan gangguan transmisi dari gangguan distribusi setempat,” ujarnya.
Ia meminta PLN menyusun peta ruas perkotaan yang sering mengalami gangguan, kemudian memulai proyek percontohan kabel bawah tanah di kawasan padat dengan tingkat kebutuhan layanan yang tinggi. Program tersebut juga perlu memiliki target pengurangan frekuensi dan durasi pemadaman yang dapat diukur.
Pelaksanaan program harus diintegrasikan dengan pekerjaan jalan dan utilitas daerah sehingga kegiatan penggalian tidak dilakukan berulang kali. Pemeriksaan pohon bersama dinas lingkungan hidup setempat juga perlu mengutamakan pemangkasan selektif dan keselamatan masyarakat.
“Keandalan listrik bukan sekadar cepat menyambung kembali setelah padam. Seberapa baik risiko dicegah. Sehingga kota yang teduh, rapi, dan terang bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya.