Jakarta (14/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung hari ini, Jumat (14/8/2026).
Menurut Saadiah, pidato Presiden menjadi momentum penting untuk melihat perjalanan pemerintahan sekaligus arah kebijakan pembangunan nasional ke depan. Berbagai capaian yang disampaikan Presiden, menurutnya, patut mendapatkan apresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah menjawab berbagai persoalan bangsa.
“Pidato Presiden tentu kita apresiasi, terutama berbagai capaian dan arah kebijakan yang disampaikan. Tetapi kita juga harus melihat secara lebih utuh bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan,” ujar Saadiah.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui capaian makro maupun angka-angka pembangunan. Ukuran yang paling penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat. Apakah masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin kecil,” katanya.
Saadiah secara khusus menyoroti kondisi wilayah kepulauan seperti Maluku. Menurutnya, karakter geografis Maluku membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam hal konektivitas, transportasi, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Maluku adalah daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat besar. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan. Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya.
Ia berharap komitmen pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.
Saadiah juga menilai sikap Presiden yang tetap teguh terhadap arah kebijakannya merupakan hal positif. Namun, menurutnya, keteguhan seorang pemimpin harus tetap disertai keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan. Kritik yang konstruktif harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah bisa terus memperbaiki diri,” ujarnya.
Terkait penyampaian pidato Presiden yang dinilai lebih tekstual dan minim improvisasi, Saadiah mengatakan hal tersebut bukan persoalan utama. Baginya, yang lebih penting adalah substansi pidato serta konsistensi antara apa yang disampaikan dengan implementasi di lapangan.
“Apakah pidato disampaikan secara textbook atau dengan improvisasi, bagi saya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah substansinya dan bagaimana komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” jelasnya.
Saadiah menegaskan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, tetapi belum merasakan perubahan secara nyata,” katanya.
Ia berharap ke depan pembangunan nasional semakin inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah-daerah kepulauan.
“Keberhasilan pembangunan Indonesia harus bisa dirasakan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi melalui kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Saadiah.