Jakarta (24/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memprioritaskan penguatan layanan dan kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan legislator asal Aceh itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama BMKG dan Basarnas di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/06).
Ghufran menyampaikan optimisme bahwa kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut dapat diperjuangkan bersama mengingat peran strategis BMKG dan Basarnas dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
“Kita optimistis anggaran BMKG dan Basarnas ini bisa mendapat solusinya, insya Allah. Tetap semangat,” ujar Ghufran.
Menurutnya, pengalokasian sumber daya harus mempertimbangkan peta kerawanan bencana nasional. Daerah-daerah yang secara historis dan geografis memiliki risiko bencana lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam aspek peralatan, infrastruktur pendukung, maupun kesiapan personel.
“Daerah-daerah yang rentan dengan bencana ini harus diberikan prioritas. Dari Aceh sampai Papua, ada wilayah-wilayah yang tingkat kerawanannya lebih tinggi dan perlu menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ghufran juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kondisi peralatan yang digunakan BMKG dan Basarnas. Ia mengingatkan agar kebutuhan modernisasi dan pembaruan alat menjadi bagian dari perencanaan anggaran ke depan sehingga tidak ada fasilitas yang tidak lagi berfungsi saat dibutuhkan dalam kondisi darurat.
“Harus menjadi pertimbangan apakah peralatan yang ada sudah cukup atau perlu diperbarui. Jangan sampai ada peralatan yang tidak terpakai karena sudah rusak,” katanya.
Lebih lanjut, Ghufran berharap pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi BMKG dan Basarnas agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugas mitigasi, peringatan dini, pencarian, dan penyelamatan secara optimal.
“Kami di Komisi V mendukung penuh, dan Fraksi PKS juga mendukung penuh agar kebutuhan anggaran BMKG dan Basarnas dapat terpenuhi pada 2027,” pungkasnya.
Menurut Ghufran, penguatan kapasitas BMKG dan Basarnas merupakan investasi penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana, sekaligus meningkatkan ketangguhan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.