Jakarta (06/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi dan memperbarui sistem pemeringkatan desil ekonomi. Evaluasi ini sangat krusial agar calon mahasiswa dari keluarga miskin tidak menjadi korban dan ditolak dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akibat data desil yang tidak mutakhir.

Desakan tersebut disuarakan Fikri merespons banyaknya laporan calon mahasiswa tidak mampu yang gugur seleksi karena indikator desil mereka di sistem mendadak naik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) bersama jajaran Kemendiktisaintek dan panitia SNPMB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2026).

Fikri menyoroti adanya kelemahan sistemik dalam pemeringkatan desil saat ini. Peringkat desil didasarkan pada distribusi penghasilan penduduk yang dibagi menjadi sepuluh kelompok. Artinya, ketika ada sekelompok masyarakat yang penghasilannya anjlok drastis—misalnya karena suatu wilayah terdampak bencana—maka secara matematis, kelompok masyarakat di daerah lain yang kondisi ekonominya stagnan akan otomatis terdorong naik ke desil yang lebih tinggi.

Akibatnya, mereka di atas kertas dianggap “lebih mampu” meskipun pendapatan riil orang tua mereka tidak mengalami peningkatan sama sekali.

“Ada yang bukan karena naik pendapatannya tapi desilnya naik. Itu karena ada daerah yang tiba-tiba turun. Ada bencana atau apa kemudian itu naik, karena dibagi sepuluh,” kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sistem yang tidak fleksibel ini dinilai mengorbankan hak mahasiswa di daerah yang kebetulan stabil secara ekonomi. Oleh karena itu, penguatan program KIP Kuliah harus dibarengi dengan sinkronisasi data riil antara Kemendiktisaintek dan BPS agar status desil tidak menzalimi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.

“Nah ini saya kira juga perlu serius antara Kemendiktisaintek dengan BPS, gitu. Supaya desil ini tadinya desil empat tiba-tiba lima. Kenapa? Karena ada daerah lain yang tiba-tiba turun sehingga dia naik peringkatnya,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.