Jakarta (04/06) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan optimisme terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan fiskal benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ecky dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ecky, penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kebijakan fiskal yang kredibel dan berpihak kepada rakyat.
“Momentum penyampaian KEM-PPKF oleh Pak Prabowo ini untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden RI. Selama ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ini menunjukkan sebuah komitmen dan optimisme pemerintah di dalam mewujudkan anggaran atau fiskal yang kredibel, yang betul-betul digunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ecky.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen merupakan target yang optimistis sekaligus menantang. Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka 6 persen, hal tersebut akan menjadi capaian penting setelah lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar level 5 persen.
“Kalau betul-betul bisa diwujudkan target pembangunan menuju 6 persen, itu sebuah lompatan besar. Karena dalam lebih dari 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5 persen,” katanya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Ecky juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Ia meyakini optimisme tersebut dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja sama menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlangsung.
“Kita punya optimisme, komitmen pemerintah dan semua stakeholder di republik ini bisa mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang menuju kepada keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam pandangan Fraksi PKS terhadap KEM-PPKF 2027, Ecky mengungkapkan bahwa selain delapan poin utama yang disampaikan dalam rapat paripurna, terdapat sekitar 80 masukan dan rekomendasi konstruktif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk menjadi perhatian dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Salah satu perhatian utama PKS adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan alokasi anggaran besar dan menyasar lebih dari 68 juta penerima manfaat.
“Program MBG harus betul-betul dipastikan anggarannya digunakan untuk pelayanan peningkatan gizi para penerima manfaat. Tidak boleh ada lagi korupsi di dalam MBG. Tidak boleh ada lagi kualitas makanan yang tidak memadai. Tidak boleh ada lagi makanan yang membazir karena tidak diminati oleh siswa,” tegasnya.
Karena itu, Ecky menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sektor pendidikan, PKS juga meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap terjaga, terutama untuk kesejahteraan guru, tunjangan profesi guru, tenaga pendidik, serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Saya punya keyakinan bahwa kesejahteraan guru, insentif kepada tenaga pendidik, tunjangan profesi guru, dan infrastruktur pendidikan insya Allah anggarannya tidak berkurang. Pemerintah harus punya komitmen bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan itu tetap terjaga,” kata Ecky.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial, termasuk pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, subsidi LPG, dan subsidi listrik bagi masyarakat rentan.
“Tidak boleh ada orang yang sakit tidak bisa terobati. Kartu Indonesia Pintar harus tetap terjamin. Begitu juga berbagai program subsidi yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Ecky meminta pemerintah mengkomunikasikan arah kebijakan fiskal 2027 secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa seluruh kebijakan anggaran negara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.