Jakarta (20/05) — Pidato Presiden Prabowo dalam KEM (Kerangka Ekonomi Makro) APBN 2027 di hadapan DPR menyebut berulang kali sistem ekonomi nasional Indonesia yang berdasar UUD 1945 Pasal 33 ayat 1–5 bahwa ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci kekeluargaan dan rakyat menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.

“Ekonomi nasional adalah ekonomi Pancasila berbasis kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekeluargaan itu artinya kebersamaan dan gotong royong, bukan kapitalis atau neoliberal yang bertentangan dengan ekonomi nasional kita,” papar Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR RI.

Petani dan nelayan sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus sejahtera. Itulah kunci Asta Cita dengan pemerataan ekonomi dari desa sampai kota, dari hulu sampai hilir. Tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kesejahteraan rakyat, khususnya petani dan nelayan.

“Saat Covid dan negara krisis, yang menjadi tulang punggung ekonomi adalah rakyat kecil, petani dan nelayan, serta pelaku usaha kecil yang berjumlah jutaan di seluruh Indonesia. Jadi, petani dan nelayanlah tulang punggung saat ini,” tambah Riyono, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII.

Petani sampai 2026 telah berhasil mencatat prestasi mampu memproduksi 54 juta ton GKP, sementara stok pangan beras mencapai 5,3 juta ton. Nelayan saat ini masih membutuhkan perhatian lebih. Harga BBM subsidi aman, tetapi harga nonsubsidi masih tinggi di angka Rp27.000 ke atas.

“Pidato Presiden Prabowo memiliki perhatian besar kepada petani dan nelayan, basis kinerja dan cita-cita nasional untuk menyejahterakan nelayan. Tidak ada kata lain kecuali dengan politik anggaran sebesar 10–15 persen dari APBN,” usul Riyono.