Jakarta (20/05) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa keberadaan Badan Bank Tanah harus benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan menjadi instrumen pemerataan kepemilikan lahan, bukan sekadar penyedia tanah bagi kalangan pengusaha.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Tahun Persidangan 2025/2026 pada Rabu (20/05) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Aher menjelaskan bahwa saat ini Komisi II DPR RI tengah membahas persoalan pertanahan, termasuk peran dan pengelolaan Badan Bank Tanah sebagai lembaga baru yang menangani berbagai aset tanah negara.
“Pertama di Komisi II sedang ada pembahasan masalah pertanahan ya. Masalah pertanahan yang hangat, sekarang ada lembaga baru namanya Badan Bank Tanah,” ujar Aher.
Menurutnya, Bank Tanah mengelola berbagai lahan negara yang berasal dari fasilitas umum dan sosial, tanah plasma bekas Hak Guna Usaha (HGU), hingga tanah-tanah terlantar lainnya yang jumlahnya cukup besar.
“Nah, Bank Tanah ini mengelola lahan-lahan milik negara yang berasal dari proses pasum atau yang berasal dari tanah plasma ketika ada HGU atau tanah-tanah terlantar lainnya, yang jumlahnya cukup banyak,” jelasnya.
Aher menegaskan harapannya agar keberadaan Bank Tanah tidak justru lebih banyak melayani kepentingan pemodal besar, melainkan hadir untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap lahan.
“Tentu kita punya harapan Bank Tanah ini tidak jadi bank tanah bagi para pengusaha,” tegasnya.
Ia menilai Bank Tanah seharusnya menjadi lembaga yang mempermudah masyarakat dalam pengukuhan kepemilikan tanah sekaligus menyediakan lahan bagi masyarakat yang belum memiliki tanah demi meningkatkan kesejahteraan.
“Tapi kita ingin justru Bank Tanah ini adalah pelayan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin mengukuhkan kepemilikan tanahnya,” lanjut Aher.
Menurut mantan Gubernur Jawa Barat tersebut, program redistribusi tanah harus menjadi fokus utama kebijakan agraria nasional agar tercipta keadilan sosial di bidang pertanahan.
“Jadi redistribusi tanah itu menjadi program pokoknya dan sekali lagi saya berharap meminta dengan sangat Bank Tanah bukan penyedia tanah bagi para pengusaha, tapi Bank Tanah adalah menjadi penyedia tanah bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki lahan untuk masa depan yang diberi kesejahteraan,” pungkasnya.