Jakarta (20/05) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu cepat berpuas diri dengan capaian produksi dan stok beras nasional tanpa memastikan kesejahteraan petani dan stabilitas distribusi pangan di lapangan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian dan BULOG di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/05).
Dalam rapat tersebut, Johan mengapresiasi capaian produksi beras nasional tahun 2025 yang disebut mencapai 34,69 juta ton serta stok cadangan beras pemerintah yang menembus 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Namun demikian, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai indikator keberhasilan ketahanan pangan nasional.
“Kami ingin meminta penjelasan yang lebih dalam, apakah capaian ini benar-benar mencerminkan kemandirian pangan kita atau masih bersifat surplus produksi saja,” ujar Johan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari penuh atau tidaknya gudang penyimpanan beras pemerintah.
“Sebab ukuran swasembada tidak cukup hanya gudang penuh, tetapi juga harus diukur dari kesejahteraan petani, stabilitas harga, ketahanan distribusi, dan minimnya ketergantungan terhadap faktor eksternal,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam klaim surplus semata sementara masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Administrasi publik. “Jangan sampai gudang kita penuh, tetapi harga di bawah tidak bisa kita kendalikan dan ujung-ujungnya rakyat yang menjerit. Jangan sampai klaim swasembada kita diketawain rakyat karena mereka susah memperoleh beras,” katanya.
Selain itu, Johan juga menyoroti ancaman musim kemarau tahun 2026 sebagaimana diperingatkan BMKG. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjaga produksi pangan pada semester II tahun 2026.
“Apakah pemerintah sudah membuat skenario mitigasi yang benar-benar siap untuk menjaga produksi semester II tahun 2026 akibat kemarau ini?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur irigasi, cadangan air, benih tahan kekeringan, hingga langkah antisipasi gagal panen agar tidak terjadi penurunan produksi beberapa bulan ke depan.
Di sisi lain, Johan juga menyoroti harga gabah kering panen (GKP) yang saat ini rata-rata telah mencapai Rp6.812 per kilogram, di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Apakah pemerintah masih menganggap HPP sebagai instrumen perlindungan petani yang efektif, atau justru mulai kehilangan relevansi karena BULOG kesulitan menyerap gabah yang harga pasarnya jauh lebih tinggi?” katanya.
Menurut Johan, kebijakan perlindungan petani harus mampu mengikuti realitas ekonomi di lapangan agar tidak tertinggal dari dinamika pasar.
Lebih lanjut, Johan mengingatkan bahwa tantangan besar pemerintah saat ini bukan hanya penyerapan gabah, tetapi juga tata kelola stok beras nasional yang terus meningkat.
“Dengan stok beras nasional mencapai level tertinggi sepanjang sejarah dan kapasitas gudang yang sudah mendekati penuh, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar penyerapan, tapi tata kelola stok,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menjelaskan langkah antisipasi terhadap potensi beban fiskal akibat biaya penyimpanan, susut beras, hingga penurunan kualitas stok.
Dalam kesempatan itu, Johan juga meminta penjelasan terkait kerja sama BULOG dengan gudang milik kepolisian yang mulai menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Saya ingin penjelasan dari BULOG bagaimana bentuk kerja sama dengan gudang-gudang ini, karena di lapangan muncul spekulasi publik, bahkan ada informasi teman-teman kepolisian bukan hanya kerja sama gudang tetapi juga ikut membeli gabah,” pungkas Johan.