Jakarta (20/05) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyoroti meningkatnya dampak geopolitik global terhadap keselamatan warga negara Indonesia dan pasukan perdamaian yang bertugas di luar negeri. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Tahun Persidangan 2025/2026 yang berlangsung pada Rabu (20/05) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mahfudz menyinggung insiden gugurnya lima prajurit Indonesia yang bertugas di Lebanon dan meminta agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh.
“Geopolitik global yang terjadi ini kan pasti punya banyak efeknya. Efek seperti yang ada lima prajurit meninggal di Lebanon itu, yang empat kan kena sasaran tembak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab tidak hanya memulangkan para korban, tetapi juga memastikan adanya investigasi menyeluruh terkait penyebab insiden tersebut.
“Nah ini juga kemudian menjadi kewajiban negara ya, bukan hanya kemudian diurus kepulangannya, tetapi juga perlu diselidiki, diinvestigasi. Ini latar belakangnya, latar belakang sebabnya itu apa? Karena senjata nyasar atau memang sengaja ditembak, semua memang harus diinvestigasi secara utuh,” tegas Mahfudz.
Menurutnya, investigasi yang transparan penting agar masyarakat Indonesia mengetahui secara jelas penyebab insiden yang menimpa pasukan perdamaian Indonesia tersebut.
“Sehingga nanti kemudian rakyat di Indonesia itu paham ini apa sebabnya. Nah ini perlu dikejar, perlu diselidiki, dan perlu PBB melakukan investigasi ini,” lanjutnya.
Mahfudz juga menekankan bahwa prajurit Indonesia yang bertugas di Lebanon menjalankan misi perdamaian dan kemanusiaan sehingga harus mendapat perlindungan maksimal.
“Karena kan prajurit di sana itu melaksanakan tugas mulia ya, bukan melakukan kejahatan. Nah ini kan perlu dilindungi,” katanya.
Selain itu, Mahfudz turut menyoroti penangkapan sejumlah jurnalis dan relawan kemanusiaan yang tengah menjalankan misi bantuan menuju Gaza. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan para WNI yang berada di wilayah konflik.
“Jurnalis itu sedang melaksanakan tugas mulia untuk misi kemanusiaan, mau kasih bantuan ke Gaza, tapi kemudian dicegat, terus kapalnya dicegat, beberapa orang ditangkap oleh Israel,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia perlu menggunakan jalur diplomasi melalui pihak ketiga mengingat tidak adanya hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
“Dan saya juga berharap Kementerian Luar Negeri ini melakukan upaya-upaya. Apalagi kita kan Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, berarti itu harus menggunakan pihak ketiga,” jelasnya.
Mahfudz mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah WNI dan jurnalis yang berada dalam kondisi rawan di wilayah konflik dan persoalan tersebut akan menjadi perhatian Komisi I DPR RI bersama pemerintah.
“Ada empat lagi juga masih dalam keadaan rawan, artinya ada empat WNI dan jurnalis yang juga sedang ada di sana ini juga masih dalam keadaan rawan. Nah ini insya Allah nanti akan dirapatkan kementerian lalu di Komisi I,” pungkasnya.