Jakarta (23/03) — Food estate, merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.
Anggota DPR RI dari Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin awal mulanya memiliki harapan kepada pemerintah pada program food estate yang diluncurkan sekitar Oktober 2020 lalu ini akan mampu memberikan kontribusi penyelesaian persoalan pangan yang mampu dicukupi dari dalam negeri.
Presiden Joko Widodo meluncurkan proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah sebagai tahap awal, lahan seluas 30.000 hektare dikelola pada food estate ini.
Selain padi sebagai komoditas unggulan, proyek food estate juga meliputi penanaman singkong dan produk hortikultura lainnya.
Dukungan dan harapan Andi Akmal Pasuddin pada program pengembangan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dicanangkan pemerintah disertai dengan sebuah peringatan agar ketika menjalankan program tersebut tidak dilakukan secara sepele karena ini bukan sebuah kegiatan yang mudah di capai tujuannya.
Lahan yang digunakan untuk program food estate tidak dalam kondisi baik sehingga perlu pembiayaan cukup mahal.
“Food Estate ini Sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan. Tapi dalam pelaksananya ini nggak semudah yang dibayangkan. Karena kan lahannya bukan untuk pertanian, tapi lahan yang diubah untuk pertanian dan kita punya pengalaman gagal,” kata Andi Akmal.
Seiring dengan berjalannya waktu, Akmal melihat, pemerintah terkesan memanfaatkan istilah food estate untuk mendapat perhatian dan simpati masyarakat Indonesia tentang betapa seriusnya pemerintah berupaya memperkuat sektor pangan.
“Namun pada kenyataannya, food estate sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan seolah masih jauh dari harapan,” ungkap Akmal.
Rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel dan Papua untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan 165.000 Hektar.
Akmal membeberakan, bahwa dukungan anggaran terhadap Pogram food estate ini sangat meragukan. Kenyataan yang terjadi adalah faktor utama keberhasilan program penguatan sektor pangan yang berasal dari anggaran negara adalah APBN untuk kementerian Pertanian, telah di potong sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun.
Politisi PKS ini menganggap bahwa mega proyek food estate ini hanya untuk cari citra saja, tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan terukur yang dapat dikendalikan pemerintah itu sendiri. Pemotongan sektor pangan yang begitu besar bukan saja kementan, bahkan seluruh mitra komisi IV, semua terjadi pemotongan dari dasar Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini melihat sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak lurus pada eksekusi pelaksanaan food estate.
Meskipun Akmal mengakui bahwa banyak pihak yang belum menyetujui secara penuh program food estate ini mau diapakan, termasuk komisi IV DPR RI dan fraksi nya di PKS.
Informasi yang didapat, salah satunya adalah Petani yang lahannya masuk ke dalam program lumbung pangan atau food estate mengeluhkan penurunan hasil produksi gabah bahkan berujung gagal panen.
“Saya mendapat informasi yang menyedihkan, bahwa hampir 90 persen petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektare (Ha). Contohnya ada pada Petani di Desa Belanti Siam, di wilayah Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per Ha sawah, bahkan ada yang kurang dari itu, padahal biasanya mencapai 3,5-4 ton. Ini setelah mulai ada eksekusi program food estate”, kritis Akmal.
Akmal juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan.
Akmal menganggap, bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.
Akmal tidak menutup gagasan food estate ini yang nantinya menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional dimana kecukupan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Pangan melimpah, harga murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang ia minta agar pemerintah tidak membuat halu masyarakat dengan membuai adanya kehebatan negara kita yang akan mampu menciptakan kondisi pangan nasional stabil dan terjangkau.
Menurutnya, Contoh mobil nasional sudah cukup jadi pelajaran berharga, jangan diulang pada program-program lainnya.
Namun baru-baru ini, seolah Cita-cita harapan menuju kedaulatan pangan nasional sirna begitu saja. Pemerintah berencana meingimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021 ini. Meski Ada Beberapa keanehan pada rencana impor beras ini, diantaranya stok dalam negeri yang tinggi, dan alasan penambahan cadangan karena kekahwatiran kondisi terburuk, Tetapi pemerintah enggan menganulir sehingga membatalkan rencana impor beras.
“Kebijakan Beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Disisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus?. Terus, Food Estate yang selama ini di gaung-gaungkan sejak setahu lalu apa Kabarnya?”, kata Andi Akmal mempertanyakan.
Persoalan pangan pokok negara Indonesia berupa beras ini, Pemerintah sering dan kerap sekali melakukan kebijakan tidak wajar. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan. Kemudian, masa sekarang, dimana Produksi pada Januari-April tahun dianggap kementerian pertanian cukup, Bulog menyatakan banyak Beras Ber Ton-Ton tidak terpakai terancam kadaluarsa, Petani banyak menjerit karena gabahnya murah di pasaran, Lantas, Pemerintah masih tega untuk melakukan impor makanan pokok Indonesia ini.
Politisi PKS ini meminta kepada Pemerintah, agar tidak terlalu banyak atau berlebihan menyimpan cadangan stok beras. Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.
Saat ini, kata Akmal, Harapan dan Kenyataan terhadap Food Estate ini masih terlalu jauh jaraknya. Kita berharap, dengan adanya food esatate ini mampu mensejahterakan petani, memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan mengurangi impor pangan untuk menghemat devisa negara. Pada Kenyataannya, Petani masih sengsara, panen gagal, harga komoditas murah dan impor semakin tidak dapat terkendali.