Jakarta (18/06) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan gedung parlemen Senin (15/06/2020).

Teddy Setiadi menanggapi, salah satu bentangan spanduk yang menyebutkan dirinya dan anggota dewan lainnya yang satu daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi yang menyatakan bahwa dirinya telah memprovokasi masyarakat dengan isu kebangkitan komunis.

“Saya bersama pak Sodik kan Anggota Dewan dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi, diundang oleh tokoh Sunda Jawa Barat ada Kang Cece, Ceu Popong, Kang Didin maulani, Kang Memed, Jendral Ruchiyat dan tokoh Sunda lainnya. Temanya dialog final tokoh Jawa Barat menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).” Tutur Teddy

Dalam kesempatan tersebut, Teddy menyampaikan catatan dari fraksi PKS terkait RUU HIP ini. Diantaranya yang paling krusial adalah tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsideran (pertimbangan yang jadi dasar peraturan) RUU HIP ini.

“Padahal kita tahu TAP MPRS XXV/1966 itu berkaitan erat dengan sejarah Pancasila sehingga setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan PKI pernah ingin mengganti ideologi Pancasila namun gagal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, katanya, ketika bicara Halauan Ideologi Pancasila, harus disuarakan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisnya di Indonesia.

“Kalau pendemo menuduh saya memprovokasi dan membodohi masyarakat dengan isu komunisme, ya salah alamat. Harusnya tanyakan kepada yang menolak memasukan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran dalam draft RUU HIP ini. Kalo sudah tidak ada yang menolak TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dijadikan konsideran berarti sudah clear, PKI dan ajaran komunisme terlarang di Indonesia, gak ada celah buat bangkit lagi.” Tutur Teddy