Jakarta (21/05) — Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia harus menyeimbangkan aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur jalan penghubung di Kalimantan serta ancaman kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkotika. Pemerintah melalui BNPP (3/6/2026) berkomitmen meningkatkan kualitas 15 ribu unit rumah tidak layak huni dan membangun sarana pendidikan serta kesehatan di wilayah terluar.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif menjadi kunci agar kawasan perbatasan menjadi beranda depan negara yang mandiri dan bermartabat.
Menanggapi kebijakan BNPP tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia dalam menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia yang menyeimbangkan aspek keamanan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah pengamanan teritorial semata, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan simbol kehadiran negara bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
“Pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek keamanan memang penting untuk menjaga kedaulatan negara, namun kesejahteraan masyarakat perbatasan juga harus menjadi prioritas utama agar masyarakat perbatasan merasakan langsung kehadiran negara,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai tantangan pengelolaan wilayah perbatasan saat ini masih cukup besar, terutama keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung di wilayah Kalimantan yang menjadi akses vital mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Selain itu, kawasan perbatasan juga rentan terhadap berbagai ancaman kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, dan aktivitas ekonomi nonformal yang merugikan negara.
Oleh karena itu, perlu komitmen pemerintah melalui BNPP untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan melalui program pembangunan dan rehabilitasi 15 ribu unit rumah tidak layak huni, serta pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan di wilayah terluar Indonesia.
“Pembangunan perbatasan harus berorientasi pada manusia. Ketika rumah layak, pendidikan tersedia, layanan kesehatan mudah diakses, dan konektivitas infrastruktur membaik, maka masyarakat kita di wilayah perbatasan akan semakin kuat menjaga wilayah NKRI,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga legislatif agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan negara” yang maju, mandiri, aman, dan bermartabat.
“Perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Karena itu, pembangunan di kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah terluar mendapatkan hak pembangunan yang setara dan berkeadilan,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.