Oleh: Mahfudz Abdurrahman Anggota Komisi I DPR RI Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai ruang publik baru bagi masyarakat dunia. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, melintasi batas negara, serta membentuk opini publik secara luas. Dalam konteks tersebut, keadilan dalam pengelolaan informasi menjadi prinsip yang sangat penting agar ruang digital tetap sehat, terbuka,
Oleh: Dr. Sukamta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Kekerasan yang terus berulang di Gaza, dengan korban warga sipil dan anak-anak, menghadirkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari oleh komunitas internasional: apa sebenarnya yang bisa menghentikan kekerasan ini? Setiap serangan baru hampir selalu diikuti kecaman dan pernyataan keprihatinan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan satu
Oleh: Dr. Sukamta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Saat ini, kita menyoroti melemahnya tatanan internasional berbasis aturan di tengah meningkatnya kecenderungan negara-negara besar mengandalkan kekuatan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran struktural dalam sistem global, di mana norma dan hukum internasional semakin sering diuji oleh praktik unilateral. Pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa erosi
Oleh: Saadiah Uluputty Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Desa adalah nadi kehidupan bangsa. Dari desalah nilai gotong royong tumbuh, ketahanan pangan dijaga, dan kearifan lokal diwariskan lintas generasi. Karena itu, memperkuat desa berarti memperkuat Indonesia. Peringatan Hari Desa Nasional menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di kota, tetapi harus hadir dan dirasakan
Oleh: Dr. Sukamta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi dan perjanjian internasional, yang terdiri 31 badan berada di bawah PBB dan 35 entitas di luar PBB, bukan sekadar perubahan kebijakan luar negeri. Langkah ini merupakan penanda retaknya tatanan dunia berbasis norma, sebuah sistem yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai
Oleh: H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. Anggota Komisi I DPR RI Pemulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kamboja pada Jumat, 26 Desember 2025, patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui kerja diplomasi perlindungan WNI yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Di
Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun pembangunan manusia tidak cukup dimaknai sebatas pembangunan fisik—gedung sekolah, laboratorium, atau fasilitas olahraga. Lebih dari itu, pembangunan manusia adalah pembangunan nalar, budaya berpikir ilmiah, serta
Oleh: Dr. Sukamta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Saat ini kita sedang hidup di zaman baru yang berbahaya, yakni zaman ketika genosida dan arogansi anarkis tidak lagi ilegal, selama pelakunya kuat dan memiliki pelindung geopolitik. Genosida di Gaza merenggut lebih dari 71.000 jiwa, memusnahkan puluhan ribu rumah dan membuat 2 juta penduduk tanpa
Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS) Pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi beberapa entitas, serta penguatan posisi kepemudaan dan olahraga dalam Kabinet Merah Putih, merupakan langkah berani yang mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda pembangunan manusia Indonesia yang
Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Komisi III DPR RI F-PKS) Dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam situasi sangat penting. Tahun 2026 menjadi tonggak peradaban hukum, awal perubahan hukum yang paling penting sejak kemerdekaan, khususnya dalam bidang pidana. Dengan diimplementasikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan KUHAP yang baru, perspektif kita