Legislator Pastikan Banggar Bahas Urgensi Makan Siang Gratis
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Nasir Djamil memastikan, pihaknya akan membahas urgensi program makan siang gratis.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Nasir Djamil memastikan, pihaknya akan membahas urgensi program makan siang gratis.
Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menghadiri seminar peningkatan kapasitas aktor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kantor Kemenag Padang Lawas, Selasa, (21/1/24), di Cafe Gelas Baru Sibuhuan, Kecamatan Barumun.
Ada kekhawatiran jika bantuan sosial atau Bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicabut.Diketahui cukup banyak aduan terkait intimidasi dari sejumlah pihak yang mengancam akan mencabut bansos tersebut karena motif politik. Aduan itu banyak diterima oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya saat turun ke daerah pemilihan (Dapil).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi dan menolak terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Anis Byarwati menilai realisasi anggaran yang cukup tinggi di akhir 2023 banyak didorong oleh berbagai program bantuan sosial.
Anggota DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyampaikan, dengan dibentuknya kampung siaga bencana dan pengukuhan relawan yang nantinya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedaruratan.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menerima Aliansi Masyarakat Cikembar di rumah inspirasinya di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Senin, (18/12/2023).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak usulan pemerintah menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445H/2024 M menjadi rata-rata Rp105 juta.
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto buka suara terkait dengan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengatakan aturan tersebut seharusnya direvisi oleh pemerintah dari Indonesia.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/11/2023). Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun memaparkan sejumlah hal terkait fungsi dan tugas MKD DPR RI.