Jakarta (04/01) — Serapan anggaran hingga akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran.
Salah satu indikator yang tampak adalah tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan IV dan tahun 2023 secara keseluruhan.
Apalagi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional telah terlihat di triwulan III 2023 yang hanya mampu tumbuh 4,94%.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Anis Byarwati menilai realisasi anggaran yang cukup tinggi di akhir 2023 banyak didorong oleh berbagai program bantuan sosial.
“Realisasi anggaran tersebut disinyalir bersumber dari bansos yang besar dalam tiga bulan terakhir, bahkan belanja sebesar Rp533 triliun dalam tiga minggu terakhir, sebagian besar untuk bansos yang sudah disiapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (3/1).
Baca juga: Anis Byarwati Minta Perbankan Konsisten Bangun Jaringan dan Komitmen Berdayakan UMKM
Hal itu, kata Anis, cukup mengkhawatirkan lantaran guyuran dana tersebut tak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru.
Pengambil kebijakan dinilai seolah tak memiliki alternatif lain yang bersifat lebih produktif dibanding mempertebal bantuan sosial, meski diakui itu dapat mendukung masyarakat kurang mampu.
Lantaran kadung bergulir, Anis mendorong agar pemerintah menyalurkan bansos secara transparan dan adil. Jangan sampai, dana masyarakat tersebut justru dijadikan alat untuk menarik suara dalam pemilu bagi satu pasangan calon tertentu.
“Politik bansos menjelang Pemilu 2024 sangat rawan disalahgunakan. Oleh sebab itu, masyarakat jangan ragu melaporkan jika ditemukan kecurangan dan tidak sesuai prosedur,” tutur Anis.
Diketahui sebelumnya, realisasi belanja negara sepanjang 2023 menembus Rp3.121,9 triliun. Realisasi itu setara 102% dari alokasi belanja negara awal sebesar Rp3.061,2 triliun dan 100,2% dari alokasi belanja negara yang ada di dalam Perpres 75/2023 senilai Rp3.117,2 triliun.
Baca juga: Fraksi PKS DPR RI Menerima Kunjungan Sekaligus Aspirasi dari Organisai Anak Muda Garuda Keadailan
Serapan belanja negara tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp2.240,6 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.153,5 triliun dan belanja non K/L Rp1.087,2 triliun. Kemudian realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp881,3 triliun.
Sedangkan realisasi sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.774,3 triliun, setara 112,6% dari desain APBN awal dan 105,2% dari Perpres 75/2023.
Dus, defisit APBN 2023 sejauh ini tercatat mencapai Rp347,6 triliun, setara 1,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara berdasarkan data yang dihimpun, hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara baru mencapai Rp2.588,2 triliun.
Serapan belanja itu setara 84,55% dari alokasi dalam UU APBN awal yang sebesar Rp3.061,2 triliun dan 83,03% dari alokasi yang ada di dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun. Dengan kata lain, dalam waktu 19 hari negara berhasil menghabiskan dana senilai Rp533,7 triliun.