Jakarta (03/03) — Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.

“Ruang fiskal dan penerimaan kita tidak cukup kuat untuk menopang banyak ambisi dan proyek mercusuar,” kata Anis kepada Tempo, dikutip Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurut Anis, semestinya pemerintah tidak melanjutkan belanja-belanja yang tidak produktif. Misalnya, proyek ambisius yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan sudah bermasalah sejak dalam perencanaan.

“Seperti IKN (Ibu Kota Negara), kereta cepat, termasuk PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN-BUMN yang terus merugi dan bermasalah,” tutur Anis.

Anis menilai, pemerintah harus mengoptimalkan belanja untuk menggerakkan ekonomi. “Harus juga diperhatikan tentang belanja bunga utang yang sangat tinggi,” ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini.

Pada 2023, kata dia, bunga utang yang dibayar pemerintah mencapai Rp 437,4 triliun. Ini setara dengan 14 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan masih akan berlanjut pada 2024.

“Tentu ini harus kita waspadai karena porsi belanja bunga utang yang besar akan makin mempersempit ruang untuk belanja lain yang produktif,” tutur Anis.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per akhir Januari 2024.