Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Riyono Caping Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Jenangan

 

Ponorogo (31/7) — Anggota DPR/MPR RI Komisi IV Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 7, Riyono Caping menggelar Sosialisasi 4 pilar di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Ponorogo, Rabu (29/7/2025). Dalam Sosialisasi 4 pilar yang di gelar oleh anggota DPR/MPR RI ini di hadiri oleh warga masyarakat se dapil 2 Ponorogo yang meliputi relawan, pengurus partai dan

Penyaluran Bantuan Pangan di Ponorogo, Riyono : Sebanyak 2.000 Ton Kami Salurkan

 

Ponorogo (31/7) — Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Badan Urusan Logistik (BULOG) di Ponorogo di hadiri langsung oleh Anggota DPR RI Komisi IV, Riyono. Anggota DPR RI Komisi IV, Riyono langsung memantau penyaluran bantuan pangan bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Badan Urusan Logistik (BULOG) yang bertempat di wilayah

Revisi KUHAP Harus Jadi Momentum Pembaruan Menyeluruh, Bukan Sekadar Koreksi Redaksional

 

Jakarta (31/7) — Ketika berbicara tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), kita sebenarnya sedang berbicara tentang jantung dari sistem peradilan pidana kita. KUHAP bukan sekadar produk hukum prosedural. Ia adalah jalan masuk bagi negara untuk menyentuh kehidupan warga negaranya dalam situasi yang paling rentan: saat mereka dituduh melakukan pelanggaran hukum.

BKSAP DPR: Prancis Akui Negara Palestina Langkah Berani dan Bersejarah

 

Jakarta (29/7) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina sebagai langkah berani dan bersejarah yang berpihak pada keadilan. “Pengakuan dari Prancis terhadap Palestina adalah sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa kemerdekaan Palestina tidak bisa terus diabaikan. Kami memuji keputusan ini sebagai langkah berani dan

Dorong Istana Siak Jadi KSPN, Hendry Munief Boyong Komisi VII DPR RI Kunker ke Siak

 

Siak (29/7) — Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau I, Hendry Munief, mengajak rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Siak. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau potensi pariwisata di daerah tersebut. Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, bersama sejumlah anggota seperti Mira

Sengketa Lahan di Desa Sukawangi, BAM DPR RI Mediasi Pertemuan Pihak Terkait di Kabupaten Bogor

 

Bogor (11/07) — Polemik status lahan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, memantik perhatian serius dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.Menindaklanjuti laporan warga yang merasa lahan mereka diklaim sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, DPR RI menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Kantor Bupati Bogor, Kamis (10/07/25). Pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah

Anggota DPR Ini Tiba-Tiba Curhat & Minta Tolong Menteri PU, Ada Apa?

 

Jakarta (11/07) — Komisi V DPR RI menyoroti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai masih banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai, terutama di Maluku. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saadiah Uluputty menyampakan adanya ketimpangan kondisi infrastruktur di daerah pelosok terutama di Maluku. “Ada rintihan akan kurangnya infrastrukur di daerah kami

Anggota DPR Soroti Perbedaan Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2026 antara Kemenkeu dan Bappenas

 

Jakarta (08/07) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menyoroti adanya perbedaan dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi 2026 antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Saya melihat ada perbedaan titik tolak dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas,” ujar Amin saat dihubungi, Senin (7/7/2025). Sedangkan, Kemenkeu bertolak dari

Anggota DPR RI Beber Pentingnya Politisi Tetap Fokus Pengabdian Masyarakat di Tengah Dinamika Hukum

 

Surabaya (6/7) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, menyampaikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang. Reni Astuti mengajak para kepala daerah dan anggota legislatif