Jakarta (23/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa aspirasi Ketua DPRD Papua Tengah dan masyarakat Kabupaten Mimika terkait dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia perlu ada tindak lanjut secara komprehensif, terukur, dan berpihak kepada keselamatan warga.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI bersama Ketua DPRD Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika yang membahas dugaan dampak tailing terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat Mimika menanggung luka lingkungan sendirian. Negara perlu hadir memastikan sungai tetap menjadi jalur kehidupan, pesisir tetap menjadi sumber pangan, dan masyarakat adat memperoleh perlindungan yang adil,” ujar Nevi.
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pendangkalan sungai, terganggunya transportasi perahu, kerusakan mangrove dan hutan sagu, menurunnya hasil tangkapan ikan dan udang, hingga keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas lingkungan.
Kondisi ini dinilai tidak hanya menyangkut kerusakan ekologis, tetapi juga menyentuh hak masyarakat atas pangan, kesehatan, mobilitas, dan keberlanjutan mata pencaharian.
Politisi PKS ini menilai pemerintah perlu terus-menerus mengumpulkan data dan menindaklanjuti semua temuan. Menurutnya, perlu ada pemantauan kualitas air dan biota secara independen, pemulihan ekosistem pesisir, rehabilitasi mangrove, pendampingan masyarakat terdampak, serta penegakan aturan pemanfaatan ruang laut.
Legislator asal Sumbar II ini juga mendorong agar Tim Khusus Komisi IV dapat melakukan peninjauan lapangan dan menghimpun data teknis lintas kementerian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan mesti duduk bersama menyusun langkah pemulihan dengan target, anggaran, dan tenggat yang jelas.
Ia meminta hasil kunjungan lapangan diumumkan secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi komitmen pemerintah dan perusahaan secara terbuka dari waktu ke waktu.
“Penyelesaian masalah Mimika tidak boleh bersifat karitatif dan sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan lingkungan, kepastian hukum, akses ekonomi, serta jaminan bahwa kerusakan tidak terus meluas,” tegas Nevi.
Komisi IV juga telah meminta penguatan koordinasi penanganan sedimentasi di pesisir dan muara sungai Mimika melalui rehabilitasi mangrove, pengawasan kualitas lingkungan, pendampingan warga, dan penegakan ketentuan ruang laut.
“Saya berharap seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan nanti dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Mimika, bukan hanya berhenti sebagai kesimpulan rapat,” tutup Nevi Zuairina.