Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pemandangan Umum Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan

Pemandangan Umum Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan

 

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA NOTA KEUANGAN =========================================================================== Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh   Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN ====================================================== Disampaikan oleh : H. Ansory Siregar, Lc. Nomor Anggota : A – 414   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 ================================================= Disampaikan Oleh : Dr. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol. Nomor Anggota : A – 429   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Usulan Hak Angket tentang Pengawasan Haji

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Usulan Hak Angket tentang Pengawasan Haji

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG USULAN HAK ANGKET TENTANG PENGAWASAN HAJI ================================================== Disampaikan oleh : Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E. Nomor Anggota : A-440   Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPR RI Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 27 (DUA PULUH TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI SULAWESI BARAT ============================================================== Disampaikan Oleh         : DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Anggota Nomor              : A – 457   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN ============================================================== Disampaikan Oleh         : H. MUSTAFA KAMAL, S.S. Nomor Anggota              : A-419 Bismillahirrahmanirrahim  Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL ======================================================= Disampaikan oleh : Dr. Mulyanto Nomor Anggota : A-450 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI; – Menteri ESDM dan jajarannya mewakili

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 25 (Dua Puluh Lima) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 25 (Dua Puluh Lima) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 25 (DUA PULUH LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI BENGKULU, DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ============================================================== Disampaikan Oleh         : TEDDY SETIADI, S.Sos Nomor Anggota             : A- 428   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapat Fraksi PKS DPR RI atas 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS  27 (DUA PULUH TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ============================================================== Disampaikan Oleh         : TEDDY SETIADI, S.Sos Nomor Anggota             : A-428   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., MA. Nomor Anggota     : A-418 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan