Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

KEBAKARAN DEPO DAN KILANG MINYAK PERTAMINA BUKAN YANG PERTAMA, PKS DESAK PEMERINTAH INVESTIGASI DAN EVALUASI MENYELURUH!

 

Kebakaran terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam. Insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya pada 2009 kejadian kebakaran juga pernah terjadi di lokasi tersebut. Selain di Depo Pertamina Plumpang, berikut ini daftar kejadian kebakaran di kilang milik Pertamina dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 1.

PKS TOLAK KEBIJAKAN YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT!

 

🔶 Mei 2020🔶 Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Perpres 82 Tahun 2018 Kelas 1: Rp 80 ribu Kelas 2: Rp 51 ribu Kelas 3: Rp. 25.500. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Kelas 1: Rp 150 ribu (berlaku Juli 2020) Kelas

PKS TOLAK Kenaikan Biaya Haji 2023, Bisa Lebih Murah Dari Yang Ditetapkan!

 

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), total Rp 90,05 juta. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yang dibayar jamaah Rp 49,81 juta Hasil dari pengelolaan dana haji terbilang konservatif dengan imbal hasil rata-rata 3,5%-7% per tahun. Biaya pelayanan masyair masih terlalu mahal Rp 13.82 juta Biaya yang masih dinilai masih terlalu memberatkan; – Biaya penerbangan Rp 32,7

PKS TOLAK Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang

 

Alasan PKS Menolak; – Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja – Tidak mengakomodasi poin-poin perbaikan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi – Tidak memenuhi persyaratan adanya kondisi kegentingan yang memaksa – Jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat “Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mendorong agar dilakukan perbaikan

JEJAK KELAM UU CIPTA KERJA BERMASALAH

 

Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selalu menuai polemik sampai sekarang, berikut adalah jejak kelam UU Cipta Kerja : Alkisah 1. Bentuk UU Cipta Kerja yang bermasalah (5 Oktober 2020) 2. Jokowi menantang masyarakat sipil untuk Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK (9 Oktober 2020) Hasilnya: -MK nyatakan status UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional

Sikap Fraksi PKS DPR RI Selama 2021-2022

 

Selama satu periode (Oktober 2021-Oktober 2022) Fraksi PKS DPR RI telah menyikapi isu kerakyatan, isu nasionalisme-kebangsaan, dan isu keumatan. Silahkan unduh file lengkapnya di sini IFG_2022_SIKAP FRAKSI

Impor Pangan !, Anggota FPKS: Kado Pahit Pemerintah Akhir Tahun 2022

 

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet memberikan catatannya terkait dengan ketahanan pangan nasional. Food Estate Pertama, kata Slamet, terkait dengan food estate yang merupakan salah satu program strategis nasional Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam Perpres no 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Bisa Akses Makanan Bergizi, PKS: Catatan Merah bagi Pemerintah!

 

Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi seimbang atau makanan sehat. Hal ini terjadi karena harga pangan yang relatif mahal. Uuang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli bahan pangan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan. Dengan biaya sebesar itu, ada 68 persen atau

Harga Minyak Dunia Jauh di Bawah Asumsi Dasar APBN, PKS: Harga BBM Wajib Turun!

 

Fraksi PKS meminta Pemerintah segera menyesuaikan harga BBM subsidi karena harga minyak mentah internasional terus anjlok, berkisar di angka USD 70-80 per barel. Sementara, harga BBM bersubsidi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah berdasarkan asumsi ICP APBN Revisi tahun 2022 yang sebesar USD 100 per barel. Artinya, harga minyak mentah dunia sudah sangat jauh

Wacana Impor Beras, Fraksi PKS: Utamakan Serap Hasil Panen Petani!

 

Pemerintah mengaku kesulitan melakukan pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Oleh sebab itu, Bulog menyarankan agar Pemerintah melakukan impor beras akan dilakukan untuk menjaga stok beras. Cadangan Perum Bulog: 625.000 ton (November 2022) Target akhir tahun: 1,2 ton CBP Di sisi lain, Kementerian Pertanian atau Kementan mengatakan bahwa stok beras