Tangerang (12/08) — Persoalan akses pembiayaan menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan nelayan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XI, Habib Idrus Salim Al Jufri, Sabtu (8/8/2026). Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tangerang, Abudin, mengungkapkan bahwa para nelayan masih kesulitan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena karakter penghasilan yang tidak selalu tetap. Menurutnya, sifat pendapatan nelayan yang bergantung pada musim dan cuaca membuat sejumlah bank ragu untuk menyalurkan kredit kepada mereka.
Kebutuhan pembiayaan yang disampaikan nelayan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp100 juta, tergantung skala usaha dan kebutuhan masing-masing, mulai dari perbaikan kapal hingga pembelian alat tangkap. Menurut Abudin, kemudahan akses pembiayaan formal penting agar nelayan tidak bergantung pada pinjaman informal yang meski mudah diperoleh, berpotensi membebani masyarakat dengan bunga yang tinggi. Ia menyebut sejumlah nelayan bahkan terjerat utang kepada tengkulak akibat minimnya akses ke lembaga keuangan resmi.
Selain persoalan permodalan usaha melaut, penguatan ekonomi keluarga nelayan turut menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut mengemuka pula aspirasi mengenai pembinaan UMKM bagi ibu-ibu di lingkungan kampung nelayan, sebagai upaya agar ekonomi rumah tangga tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan laut. Sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, seperti pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah.
Menanggapi hal itu, Habib Idrus menyatakan aspirasi terkait pembiayaan akan menjadi salah satu bahan yang diperjuangkan melalui rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI DPR RI, mengingat komisi tersebut membidangi sektor keuangan termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan. Ia menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara serius mengingat menyangkut hajat hidup banyak keluarga nelayan.
“Hal-hal yang menjadi kewenangan kita akan kita perjuangkan dalam rapat kerja. Aspirasi ini juga akan menjadi bahan untuk RDP di Komisi XI DPR RI,” kata Habib Idrus.
Ia menambahkan akan mendorong komunikasi lebih lanjut dengan pihak perbankan agar skema KUR dapat lebih ramah bagi profesi nelayan.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penyerahan bantuan jaring kepada nelayan Tanjung Kait yang turut dihadiri Iyan Mulyana, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, dan Musa, Ketua DPC PKS Mauk. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong perbaikan akses pembiayaan bagi nelayan di wilayah tersebut.