Assalamualaikum.wrwb Dear Sahabat FPKS DPR RI Masih dalam suasana Idul Fitri 1443 H izinkan kami menghantarkan permohonan maaf dan ucapkan selamat Hari raya. Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat 🙏 Terhantar informasi terkini dari PKS di senayan dalam e-newsletter PKS Parlemen Edisi Mei I 2022 No 33. Semoga dapat mengisi ruang pesan rekan dan sahabat
Pada hari kamis 12 Mei 2022, Anggota Komisi VII FPKS DPR RI dari Daerah Jawa Barat IV Diah Purwitasari menerima kunjungan dan aspirasi dari daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gelombang pertama pengisian penjabat kepala daerah akan dimulai Mei 2022 yang mencakup 5 provinsi, 6 kota, dan 37 kabupaten. Secara akumulatif, jumlah penjabat kepala daerah di tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut: Tahun 2022: 101 daerah Tahun 2023: 171 daerah Panduan Pengisian Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK
Alhamdulillah. Berkat perjuangan & kritik masif dari PKS dan elemen masyarakat sipil lain, khususnya buruh, Permenaker JHT No.2 Tahun 2022 yang merugikan telah direvisi menjadi Permenaker No.4 Tahun 2022. Pengambilan manfaat JHT bisa dilakukan sebelum usia 56 tahun🎉 Panjang umur hal-hal baik‼️
Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada awal April 2022 menunjukkan mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. 7 dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok. Tak berhenti di situ, ekonomi rumah tangga juga diguncang dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax pada awal April. 8 dari 10 responden menyatakan terdampak
Proses Pembentukan Revisi UU PPP • Rabu, 2 Februari 2022 Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. • Kamis, 3 Februari 2022 Rapat Panja Penyusunan RUU PPP • Senin, 7 Februari 2022 Disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR (Tahap Penyusunan hanya 4-5 hari) • Kamis, 7 April 2022 Tahap
Fraksi PKS mengusulkan bahwa dalam UU TPKS perlu diatur norma larangan perzinaan dengan makna yang lebih luas, serta norma larangan terhadap perilaku seks menyimpang dan segala bentuk kampanyenya. Mengingat, usulan ini tidak diakomodasi, maka Fraksi PKS menolak UU TPKS‼️ Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKS mendesak agar RKUHP dapat segera disahkan oleh DPR periode ini untuk
