Jakarta (12/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dan Nevi Zuairina, menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PLN terkait berbagai kebijakan Pemerintah tentang PLN yang bertentangan dengan Serikat Pekerja, di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kamis, (12/01).
Menindaklanjuti press release 3 Januari 2023 dan pertemuan Dharmawangsa 8 Januari 2023, sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan Press Conference.
Anis Byarwati Menerima Penghargaan Sebagai Anggota Kehormatan oleh IROPIN (Ikatan Profesi Optometris Indonesia)
Fraksi PKS Mengadakan Rapat Pleno sebagai wujud nyata koordinasi, pengarahan, pembinaan, perencanaan, monitoring serta evaluasi atas segala program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama.
Jakarta (10/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dan Abdul Fikri Faqih, menerima kunjungan aspirasi dari sejumlah Fraksi DPRD Kota Malang di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, pada Selasa (10/01).
Jakarta, 06-01-2023 Para Instruktur senam dari Kabupaten Bandung Berkunjung ke DPR RI bersama Anggota Komisi VII FPKS DPR RI Diah Nurwitasari
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selalu menuai polemik sampai sekarang, berikut adalah jejak kelam UU Cipta Kerja : Alkisah 1. Bentuk UU Cipta Kerja yang bermasalah (5 Oktober 2020) 2. Jokowi menantang masyarakat sipil untuk Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK (9 Oktober 2020) Hasilnya: -MK nyatakan status UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional
Selama satu periode (Oktober 2021-Oktober 2022) Fraksi PKS DPR RI telah menyikapi isu kerakyatan, isu nasionalisme-kebangsaan, dan isu keumatan. Silahkan unduh file lengkapnya di sini IFG_2022_SIKAP FRAKSI
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet memberikan catatannya terkait dengan ketahanan pangan nasional. Food Estate Pertama, kata Slamet, terkait dengan food estate yang merupakan salah satu program strategis nasional Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam Perpres no 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi seimbang atau makanan sehat. Hal ini terjadi karena harga pangan yang relatif mahal. Uuang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli bahan pangan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan. Dengan biaya sebesar itu, ada 68 persen atau