Cilegon (02/10) — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, memimpin kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Cilegon Polda Banten, Rabu (30/9/2026). Kunjungan dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga sekaligus sosialisasi mengenai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota
Jakarta (02/10) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyambut positif dorongan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan komoditas lokal Maluku Utara seperti kelor dan kenari menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah tinggi. Menurut Alqassam, potensi komoditas lokal tidak boleh berhenti sebagai bahan mentah. Kelor, kenari, rempah,
Kampar (02/10) — Lebih dari 700 mahasiswa penerima Beasiswa Program SDM Perkebunan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tahun 2026 mengikuti Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin (Bintalfisdis). Kegiatan ini menjadi momentum pemantapan kapasitas para penerima beasiswa. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti, Kampar, Kamis (1/10/2026), hadir pula sebagai salah satu pemateri Anggota
Jakarta (02/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyampaikan selamat atas amanah baru Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Ia berharap pengalaman panjang Arrmanatha sebagai diplomat karier dapat memperkuat diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Arrmanatha Nasir atas amanah sebagai Menteri Luar Negeri.
Jakarta (02/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong MIND ID membangun sembilan entitas industri pertambangan dan mineral berskala besar yang mampu memiliki daya saing setara dengan perusahaan-perusahaan tambang milik kelompok usaha swasta yang kerap disebut “9 Naga” dan “9 Haji”. Kekuatan aset tambang negara harus terlihat bukan hanya dalam angka
Jakarta (01/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyampaikan ucapan selamat kepada Suyudi Ario Seto atas persetujuan DPR RI untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi dan menyetujuinya secara aklamasi. Keputusan tersebut kemudian disetujui dalam
Jakarta (01/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendukung pemerintah membangun kebijakan pendidikan gratis yang berkeadilan dengan menuntaskan sekurang-kurangnya Wajib Belajar 9 Tahun sekaligus memperkuat keberpihakan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu, baik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kurniasih juga mendukung pendidikan gratis di PTN. Namun,
Ternate (01/10) — Konektivitas antarpulau menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Efeknya sangat besar jika faktor ini tidak terpenuhi. Ketersediaan transportasi yang memadai dinilai menjadi kunci untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau terpencil tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Hendry Munief,
Jakarta (01/10) — Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk merefleksikan nilai-nilai ideologi negara di ruang siber. Hal ini disampaikannya bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2026). Politisi senior tersebut menekankan bahwa tantangan dalam menjaga “kesaktian” Pancasila saat ini telah bergeser dari ancaman fisik masa
Jakarta (01/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas penguatan konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan kawasan perbatasan Papua Nugini (PNG) melalui koridor Merauke–Yetetkun–Butmabin. Pembahasan tersebut mencakup pemetaan kondisi infrastruktur, kebutuhan konektivitas, serta dukungan sarana transportasi yang diperlukan untuk menunjang pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Deputi